NASABAH BANK BAWA GAJI KARYAWAN SEBUAH PERCETAKAN DI PULOGADUNG DIRAMPOK – Poskota.co
Thursday, September 21

NASABAH BANK BAWA GAJI KARYAWAN SEBUAH PERCETAKAN DI PULOGADUNG DIRAMPOK

Wawan (44) karyawan sebuah percetakan di Kawasan Industri Pulogadung mendapat perawatan di RS Jayakarta Jakarta Timur usai dibacok sekawanan perampok spesialis nasabah bank, di Jl Raya Pulo Lentut, Cakung, Jaktim, Jumat (28/4).
Wawan (44) karyawan sebuah percetakan di Kawasan Industri Pulogadung mendapat perawatan di RS Jayakarta Jakarta Timur usai dibacok sekawanan perampok nasabah bank, di Jl Raya Pulo Lentut, Cakung, Jaktim, Jumat (28/4).

POSKOTA.CO – Kawanan bandit spesialis perampokan nasabah bank kembali menyeruak. Kini terjadi di Jl Raya Pulo Lentut, Cakung, Jakarta Timur, menimpa karyawan sebuah percetakan, Jumat (28/4).

Perampok berhasil membawa kabur uang Rp108 juta, usai membacok lengan korban yang berusaha mempertahankannya.

Korban bernama Wawan (44), dilarikan ke RS Jayakarta Jaktim dengan lengan kiri berlumuran darah. Sedangkan rekannya, Umi (44), melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian terdekat.

Perampokan tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, saat dua karyawan percetakan di Kawasan Industri Pulogadung itu mendapat tugas rutin mengambil uang di bank di Pulogadung untuk gaji perusahaannya.

Usai menarik uang, kedua karyawan ini berboncengan motor menuju kantornya, dengan posisi Umi duduk di belakang. Namun baru sekitar 500 meter, enam pria berboncengan tiga motor memepet.

Dua pria turun merampas tas yang dibawa Wawan. Spontan, lelaki itu mempertahankan tas berisi uang Rp108 juta tersebut. Perlawanan itu dibalas bandit dengan membacok lengan kirinya menggunakan parang. Seketika, tas terlepas. Kemudian kawanan perampok kabur bersama hasil kejahatannya.

Umi yang panik lalu berteriak minta tolong. Dibantu warga, Wawan yang lengannya berdarah dilarikan ke RS Jayakarta. Kemudian Umi melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur.

Polsek Cakung yang menerima laporan kejadian perampokan menimpa nasabah tersebut, langsung menindaklanjuti dengan mendatangi dan memeriksa bank bersangkutan. “Kami akan memeriksa bank, termasuk cctv-nya,” ujar Kapolsek Cakung Kompol Sukatma. (*/pk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara