KASUS PENYELEWENGAN PUPUK SALAH SATU BUKTI KPK TEBANG PILIH – Poskota.co

KASUS PENYELEWENGAN PUPUK SALAH SATU BUKTI KPK TEBANG PILIH

POSKOTA.CO – DR. Widagdo W belum tersentuh KPK, padahal orang tersebut sebagai dirut PT. Vitafarm dan ikut menanda tangani isi perjanjian antara PT. Vitafarm dan PT. Berdikari, sebagai pihak kedua.

Bukti adanya KPK tebang pilih yang mengakibatkan konflik antara penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur penyidikan Brigjen Aris Budiman mulai terkuak.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, kasus penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut terjadi periode 2010 – 2011. Satu orang Siti Marwa jadi tersangka, karena menerima suap.

KPK menetapkan Siti sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menunjuk langsung mitra-mitra yang dikenal dan meminta sejumlah dana dalam proyek pembelian pupuk oleh PT Berdikari (Persero). Dia diduga menerima gratifikasi sekitar Rp1 miliar sejak tahun 2010 hingga 2012.

Anehnya DR. Widagdo, seorang direktur PT. Berdikari yang diduga terlibat penyelewengan pupuk subsidi masih gentayangan. Ini salah satu hal yang menjadi bahan konflik antar pejabat KPK, karena dugaan kuat ada oknum yang main mata, sehingga kasusnya belum tersentuh.

cover surat perjanjian

Ketika dikonfirmasi dugaan kasus yang membelitnya, Teny sekretaris Widagdo justru melemparkan masalahnya ke sebuah media. “Siang pak untuk perihal tersebut silakan menghubungi Nusantara news, karena mereka sudah mengeluarkan klarifikasi,” jawabnya lewat WA (30/8).

Kasus ini sebagai salah satu yang disoroti oleh wakil rakyat, karena terjadi tebang pilih. Dimana bisa melobi KPK, calon tersangka bisa lolos. “Di tubuh KPK masih ada tebang pilih, sehingga melunturkan kepercayaan rakyat,” kata Fahri Hamzah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.