KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA – Poskota.co

KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku bandar narkoba. Perintah tersebut dikeluarkannya mengingat narkotika berpotensi merusak masa depan bangsa dan negara.

“Saya sudah perintahkan kepada jajaran, yang utama kalau ada warga negara asing membawa narkoba, menarget Indonesia, selesaikan secara adat. Sudah tahu yang di lapangan itu kayak apa secara adat,” kata Kapolri seperti dikutip Divisi Humas Polri, Senin (17/7).

Sebelumnya polisi mengungkap kasus peredaran sabu satu ton jaringan internasional di Anyer, Banten, Kamis (13/7). Dari hasil penyelidikan, sabu didatangkan langsung dari Taiwan.

Total ada empat orang dari aktivitas pengedaran sabu satu ton. Tiga sudah ditangkap yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu, dan Hsu Yung Li.

Satu pengedar lain, Lin Ming Hui tewas ditembak mati karena melawan dan membahayakan petugas saat penggerebekan. Tercatat dia juga bos alias pengendali pengedaran sabu satu ton. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)