ISTRI POLISI YANG MUTILASI ANAKNYA DIDUGA PELAJARI ILMU TERTENTU – Poskota.co

ISTRI POLISI YANG MUTILASI ANAKNYA DIDUGA PELAJARI ILMU TERTENTU

POSKOTA.CO – Ibu pemutilasi anak kandungnya, Mutmainah alias Iis (28 tahun) mengalami gangguan jiwa. Kepolisian menyebut Iin diduga tengah mendalami ilmu tertentu sejak dua tahun lalu.

Karena tidak mampu menahan godaan bisikan, istri anggota polisi itu akhirnya mengorbankan anak kandungnya yang masih berusia satu dengan cara memutilasi.

Korban ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di rumah kontrakan di Jalan Jaya 24 RT 04 RW 10, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Minggu (2/10) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan
Kapolda Metro Jaya
Irjen Pol M Iriawan

“Mutilasi itu sudah kita dalami, ada kelainan jiwa dari pelaku. Dia menuntut ilmu tertentu yang mungkin dia tidak bisa menghadapi itu, sehingga ada bisikan-bisikan dari yang dia dengarkan apabila ilmunya bisa sempurna dia harus mengorbankan anaknya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/10).

Kapolda mengatakan, Iis sudah mendalami ilmu tersebut sekitar dua tahun lalu, dan mengalami gangguan jiwa. Bahkan, kata Iriawan, Iin juga kerap melawan suaminya Aipda Denny Siregar yang berdinas di Polda Metro Jaya.

“Memang suaminya sering juga diajak untuk berantemlah dengan yang bersangkutan. Itu yang kami sayangkan kenapa bisa terjadi. Yang jelas hasil pemeriksaan, yang kami periksa demikian,” ujar perwira tinggi yang akrab disapa Iwan ini.

Iwan menuturkan, keterangan tersebut didapatkan dari pengakuan Iis dan juga hasil pemeriksaan sementara terhadap sang suami, Aipda Denny Siregar. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami alasan kenapa pelaku mendalami ilmu tersebut.

“Itu sedang kami dalami. Dia sementara hanya menyampaikan itu. Kan ada juga beberapa kejadian yang serupa di tempat lain, yang memang demikian, ada bisikan-bisikan yang apabila akan sempurna ilmunya dia harus melakukan ritual itu. Kejadian ini tidak hanya di Jakarta, di beberapa tempat. Tidak hanya polisi,” papar Iwan.

Mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini belum dapat mengungkap apa alasan Iin mempelajari ilmu tersebut. Namun, kata dia, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan.

“Ya kita belum sampai ke sana, dia hanya ingin hidup sempurna saja. Nanti kita akan dalami terus,” pungkas Iriawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara