HAI WAKIL RAKYAT, KORBAN BERJATUHAN ANDA MASIH PERDEBATAN ISTILAH TERORIS – Poskota.co
Saturday, September 23

HAI WAKIL RAKYAT, KORBAN BERJATUHAN ANDA MASIH PERDEBATAN ISTILAH TERORIS

POSKOTA.CO – Hallo para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Sudah lebih setahun revisi undang-undang terorisme belum selesai juga. Apakah harus menunggu jatuh korban dan berkembangnya kelompok radikalisme di ibukota?

Sudah jatuh korban, jelas-jelas aksi mereka keji, masih saja memperdebatkan istilah teroris. Sampeyan waras!. Kasus bom di Terminal Kp. Melayu Jaktim belum lama ini mengingatkan sampai dimana kinerja para wakil rakyat yang setahun membahas RUU terorisme tak kunjung selesai.

Minggu(28/5) sore Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap revisi undang-undang terorisme bisa diselesaikan dengan segera.”Polisi perlu payung hukum untuk menindak tegas pelaku dan jaringan teroris,” tandas menteri.

Sebelum jatuh korban lagi, kepolisian bisa mengambil langkah antisipatif. Karena ada payung hukum undang-undang maka mau tidak mau kita harus percepat.

Tim Gegana Polda Bali meledakkan bom yang ditemukan di Jalan Raya Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Ubud, Bali, Selasa (20/12).

Sebelumnya Jokowi mendesak DPR secepatnya merampungkan pembahasan revisi RUU Terorisme, tak lain, agar kejadian yang tak diinginkan bersama teror bom Kampung Melayu, bisa dicegah.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii, mengakui bahwa ada beberapa kendala teknis sehingga undang-undang ini belum terselesaikan. Meski pembahasan terus dilakukan secara marathon.

Kendala dimaksud, jelas Syafii, bahwa pembahasan Panja itu hanya memiliki hari Rabu dan Kamis. Di luar dua hari itu tak ada hari Panja.  Muhammad Syafii menyebut pembahasan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya terkendala teknis, tidak ada perdebatan kontroversial. Salah satunya tentang kewenangan melibatkan TNI di RUU terorisme ini.

Syafii pun memberikan keyakinan bahwa Panja DPR dan pemerintah sangat serius namun menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membahas revisi UU Antiterorisme.

Saat ini menurutnya masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan di dalam RUU tersebut. Misal, soal definisi terorisme yang awalnya menjadi perdebatan kini disepakati untuk ditunda sambil menunggu pasal-pasal lain rampung.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan hingga kini DPR masih berdebat soal istilah terorisme. Padahal para pelaku teror sudah menjalankan aksinya. “Kan sudah jelas tujuan mereka mengacaukan dan tindakannya sangat kejam,” tandas Wiranto.

Panitia Kerja Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme DPR RI tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Salah satu musababnya adalah mereka masih memperdebatkan definisi terorisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)