EMPAT BANDIT JALANAN DIRINGKUS USAI MENODONG DI DALAM ANGKOT – Poskota.co

EMPAT BANDIT JALANAN DIRINGKUS USAI MENODONG DI DALAM ANGKOT

DS (27), AN (27), MA (22) dan MF (26), pelaku penodongan di angkot diringkus anggota Buser Promoter, dan dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat, beserta korban dan barang bukti dua telepon genggam (inzet), Senin (1/5) malam.
DS (27), AN (27), MA (22) dan MF (26), pelaku penodongan di angkot diringkus anggota Buser Promoter, dan dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat, beserta korban dan barang bukti dua telepon genggam (inzet), Senin (1/5) malam.

POSKOTA.CO – Aksi kejahatan di Ibu Kota Jakarta kian merajalela, korbannya hampir rata-rata wanita yang dianggap lemah dan mudah diperdaya, meski banyak pula pelaku yang sudah dijebloskan ke penjara, namun hal itu tidak membuatnya jera.

Sub Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk empat lelaki bertato yang melakukan penodongan terhadap dua wanita di atas angkutan umum jurusan Pesing-Kota, Senin (1/5) malam.

Kronologis penangkapan terhadap ke empat pelaku berawal saat korban berinisial NC dan SM naik angkot dari RPTRA Kalijodo hendak menuju Kota, ketika angkot berhenti di perempatan lampu merah Jembatan II, bersamaan dengan itu empat orang lelaki berwajah sangar naik layaknya sebagai penumpang.

Namun ketika angkot mulai melaju, tiba-tiba dua pelaku berinisial DS (27) dan AN (27), menggertak korban dengan mengancam akan menusuk jika tidak menyerahkan telepon genggamnya. Karena ketakutan, korban akhirnya menyerahkan telepon genggam miliknya kepada pelaku.

Setelah itu pelaku AN dengan wajah garang mengancam korban lainnya untuk mengeluarkan telepon genggamnya. Korban pun ketakutan, dan melakukan hal yang sama menyerahkan telepon genggam kesayangan miliknya kepada pelaku.

Sementara dua pelaku lainnya yakni, MA (22) dan MF (26) hanya bertugas mengawasi situasi sambil duduk di dekat pintu.

Setelah sukses mendapat hasil rampasan, kemudian para pelaku bergegas turun dari angkot, berjalan kaki masuk ke dalam gang.

Tak rela telepon genggam kesayangannya berpindah tangan, korban pun nekat ikut turun dan berteriak jambret. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban di lokasi kejadian, langsung melakukan pengejaran kepada para pelaku.

Bersamaan dengan itu melintas mobil Buser Promoter melintas di tempat kejadian perkara, tak lama kemudian polisi berhasil meringkus para pelaku tanpa perlawanan, dan langsung dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat berikut korban dan barang bukti untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.