EDARKAN SABU, OKNUM HONORER DISHUB DIRINGKUS – Poskota.co

EDARKAN SABU, OKNUM HONORER DISHUB DIRINGKUS

POSKOTA.CO – Seorang oknum pegawai honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, diciduk Kepolisian Resor (Polres) Inhil karena tertangkap tangan menjadi pengedar sabu-sabu.

“Tujuh paket sabu berhasil disita dari tangan tersangka. Selain itu turut diamankan satu unit timbangan digital, plastik pembungkus sabu-sabu dan alat isap,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Selasa (6/9).

AKBP Guntur mengutarakan, tersangka berinisial FW (31) diamankan pada Selasa dinihari sekitar pukul 01.00 WIB di kediamannya di Jalan Batang Tuaka, Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Guntur, penangkapan FW berawal dari informasi dan hasil pengembangan sejumlah pengungkapan sebelumnya. FW disebut sebagai pengedar narkoba yang kerap beraksi di Tembilahan, ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Berawal dari informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir kemudian melakukan pemetaan dan penyelidikan di lapangan.

Hasil penyelidikan, kata Guntur, disimpulkan FW diduga kuat sebagai pengedar sabu-sabu. Petugas selanjutnya melakukan penggerebekan ke kediaman tersangka. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa tujuh paket sabu-sabu.

Ketujuh paket sabu tersebut terdiri atas tiga paket sedang dan empat paket kecil. Selain itu turut ditemukan timbangan digital, plastik bening, pipet plastik berbentuk sendok, alat isap, gunting, ponsel dan sejumlah uang.

Saat ini tersangka berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Inhil guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara