DIAMANKAN BURUH PTPN V PENJUAL PISTOL ILEGAL – Poskota.co

DIAMANKAN BURUH PTPN V PENJUAL PISTOL ILEGAL

POSKOTA.CO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu, Provinsi Riau berhasil menggagalkan upaya penjualan sepucuk senjata api laras pendek ilegal jenis Winchester dan amunisinya.

“Barang bukti itu diamankan dari tersangka. Kita masih terus melakukan pengembangan terkait temuan ini,” kata Kapolres Rokan Hulu AKBP Pitoyo Agung Yuwono kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu (31/7).

AKBP Pitoyo menuturkan, pengungkapan akan upaya penjualan senjata api tersebut berawal dari laporan adanya seorang pria yang memiliki senjata api.

Berawal dari informasi itu, petugas langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, pada Jumat (29/7), polisi melakukan pengejaran hingga ke Simpang PTPN V Kecamatan Pagaran Tapah, Rokan Hulu. “Di lokasi tersebut, kita temukan dua pria sedang berboncengan menggunakan sepeda motor,” jelas Pitoyo.

Mendapati kedua orang itu diduga kuat sebagai target, polisi langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya, dari tangan kedua pria masing-masing berinisial RAN (29) dan ALT (22) ditemukan senjata api tersebut.

Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa RAN yang merupakan seorang buruh di PTPN V itu merupakan pemilik pistol tersebut sementara ALT hanya diajak untuk menjual.

Kepada polisi, RAN mengaku mendapatkan barang yang tidak seharusnya dia kuasai itu dari seorang warga Provinsi Aceh. Saat ini, keduanya berikut barang bukti diamankan di Mapolres Rokan Hulu.

“Keterangan keduanya masih terus didalami, dan kita juga akan terus memburu pelaku yang memberi pistol itu,” pungkas AKBP Pitoyo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)