DARI AWAL GUBERNUR SUDAH MENGENDUS ULAH GILA DPRD – Poskota.co
Saturday, September 23

DARI AWAL GUBERNUR SUDAH MENGENDUS ULAH GILA DPRD

disposisi Ahok
disposisi Ahok

POSKOTA.CO – Dari awal Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok Pemda DKI tetap minta 15 persen dari pengembang, namun pihak DPRD minta diubah menjadi 5 persen saja. Ahok tetap bersikukuh pada pendiriannya, rapat pun ditunda hingga Sanusi ditangkap KPK.

Kepada wartawan yang menanya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati usai diperiksa KPK, mengungkapkan,
“Kita tetap pada rumusan kita yang 15 persen kali NJOP kali luas area,” jelas Tuty, Kamis (7/4).

Tuty mengungkapkan, gubernur DKI Pak Ahok, sempat menuliskan disposisi ‘gila’ untuk DPRD DKI. Rupanya Ahok sudah tahu gelagat dan ulah para wakil rakyat yang hendak menekan dan membohinya. Namun ia tetap konsisten pengembang harus membayar 15 persen.

Motif yang melatarbelakangi dugaan suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land ke anggota DPRD DKI M Sanusi diduga berhubungan dengan pasal di Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal tambahan kontribusi bagi pengembang sebesar 15 persen diminta diganti oleh DPRD menjadi cukup 5 persen saja.

Tuty dimintai keterangan untuk tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja dalam kasus dugaan suap terhadap Anggota DPRD M Sanusi dalam pembahasan dua Raperda di DPRD DKI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara