BUWAS PERINTAHKAN, PARA BANDAR NARKOBA DIKEMPESIN – Poskota.co

BUWAS PERINTAHKAN, PARA BANDAR NARKOBA DIKEMPESIN

POSKOTA.CO – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menyatakan siap menembak mati (dikempesin) pengedar narkoba karena tindakannya merusak jutaan generasi muda dan mengancam masa depan negara.

“Kami tidak ngawur, karena tindakan tegas itu juga terukur, sebab akan kami lakukan pada pengedar yang kami sudah punya data pelanggaran hukumnya. Kalau sudah begini masih direhabilitasi justru kita yang kalah, karena mereka pasti cari mangsa lagi,” katanya dalam ‘Ngopi Bareng Buwas-Pimred Media’ di Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam.

Dalam acara yang dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, Kasdam V/Brawijaya, Kasarmatim, Kasgartap, dan Ketua PWI Jatim Akhmad Munir itu, ia menjamin tindakannya tidak akan melanggar hukum dan HAM.

DARURAT

“Pernyataan Presiden bahwa Indonesia berstatus darurat narkoba itu sudah di atas UU, bahkan Presiden menyatakan perang pada narkona. Selain itu juga ada Perkap (Peraturan Kapolri). Tindakan mereka yang merusak jutaan generasi muda itu justru lebih melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertindak tegas pada pengedar narkoba yang merusak jutaan generasi muda itu. “Kami tinggal menunggu senjata standar yang kami pesan dan akan datang pada ) November,” katanya.

Dalam acara yang juga dirangkai dengan pertemuan BNN/BNNP dan Reserse Narkoba se-Indonesia itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga sudah memiliki 50 ekor K-9 (anjing pelacak) khusus narkoba.

“Lima puluh ekor k-nine itu sudah kami latih dalam enam bulan dan daya endus dan lacaknya sudah teruji, bahkan saya sendiri yang berangkat ke Belanda atas perintah Presiden untuk belajar khusus teknik menciptakan k-nine itu,” katanya.

Bahkan, unit K-9 itu akan ditingkatkan lagi jumlahnya dengan menggunakan anjing lokal. “Untuk itu, BNN sudah bekerja sama dengan komunitas pencinta anjing. Jadi, kami serius memerangi narkoba karena pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 5,9 juta,l orang,” katanya.

Apalagi, para bandar sudah menciptakan “Operasi Regenerasi Pasar Narkoba” yang menyasar anak-anak TK, SD, dan SMP melalui jajanan anak-anak sekolah yang membuat ketagihan. “Mereka lakukan itu, karena 5,9 juta pengguna sudah tinggal menunggu waktu saja untuk sekarat dan mati,” katanya.

Saat ini, katanya, tercatat 40-an orang per hari yang meninggal dunia akibat menjadi pengguna narkoba yang menggerogoti sistem metabolisme pada organ tubuh mereka, sedangkan bandar besar yang diuntungkan umumnya ada di luar negeri.

“Omzet jaringan narkoba itu sudah mencapai Rp3,6 triliun dalam setahun, namun tahun lalu tercatat Rp2,7 triliun yang aliran dananya keluar dari Indonesia dengan menyebar pada 11 negara dan angka terbanyak mengalir ke China,” katanya.

Anggota Polresta Denpasar, Bali, menunjukkan barang bukti narkoba yang disembunyikan dalam dodol dibawa pelaku DF asal Pontianak, Kalimantan. (Dok Polda Bali)
Anggota Polresta Denpasar, Bali, menunjukkan barang bukti narkoba yang disembunyikan dalam dodol dibawa pelaku DF asal Pontianak, Kalimantan. (Dok Polda Bali)


SULIT DIAJAK

Namun, ia mengaku sudah putus asa, karena pihak luar negeri sulit diajak kerja sama dalam pemberantasan narkoba, termasuk negeri jiran, seperti Singapura dan Malaysia. “Untuk itu akan kami berantas dengan cara-cara yang sudah kami pelajari dari berbagai negara,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengakui kendala paling berat dalam penegakan hukum untuk kasus narkoba adalah melawan ‘musuh’ dari dalam.

“Kalau musuh di luar itu gampang mengatasi, tapi kalau ‘musuh’ itu ada di dalam itulah yang paling sulit, karena setiap tindakan kita bisa bocor kepada musuh di luar, sehingga penegakan hukum pun bisa berantakan (gagal). Mereka juga layak ditembak mati, karena merusak citra Polri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menilai Komjen Buwas dalam penegakan hukum di Tanah Air merupakan sosok yang memiliki daya kejut. “Bagi wartawan, tentu hal itu sangat layak untuk diberitakan, apalagi untuk pemberantasan narkoba yang patut mendapat dukungan media,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.