BUSER POLSEK TAMBORA TANGKAP ENAM PELAKU PENGEROYOKAN HINGGA KORBAN MENINGGAL – Poskota.co
Saturday, September 23

BUSER POLSEK TAMBORA TANGKAP ENAM PELAKU PENGEROYOKAN HINGGA KORBAN MENINGGAL

 

Enam pelaku pengeroyokan hingga tewas digelandang ke Mapolsek Metro Tambora Jakarta Barat.
Enam pelaku pengeroyokan hingga tewas digelandang ke Mapolsek Metro Tambora Jakarta Barat.

POSKOTA.CO – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap enam pelaku pengeroyokan hingga korban meninggal dunia di Gang Pasti RT 11/5 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek Tambora Jakarta Barat Kompol M Syafi’i SIK mengatakan, enam pelaku yang diamankan berinisial, AR, MF, RPA, AJR, MYF dan DP. Sedangkan tiga teman lainnya masih melarikan diri dan masuk status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kini dalam pengejaran anggota.

Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Minggu (2/4), saat itu saksi Fahrul dan Agam melihat EN (korban) keluar dari Gang Pasti RT 11/5 dalam keadaan mabuk, diduga pengaruh minuman keras/obat, dan ditegur serta digeledah karena mencurigakan.

Pada saat itu korban beralasan sedang mencari motornya yang hilang jenis trail. Saksi kemudian mengarahkan korban untuk pulang, namun korban kembali masuk ke Gg Pasti dengan membawa pisau bertemu orang tua angkat korban dengan alasan mau mencari motornya.

Dalam waktu kurang lebih satu jam terdengar warga ribut-ribut keluar dari gang membawa korban menggunakan gerobak dalam keadaan terluka, dan mengatakan bahwa korban hendak mencuri motor.

Para saksi kemudian melaporkan ke Polsek Tambora, dan Buser berupaya menyelamatkan korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tarakan. Setelah menjalani perawatan medis, namun korban akhirnya meninggal dunia.

Selanjutnya Reskrim Polsek Tambora melakukan penyelidikan, dengan berbekal keterangan saksi dan masyarakat sekitar, akhirnya berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan dalam waktu kurang dari tiga jam.

“Kasus tersebut merupakan kasus pidana murni, walaupun keluarga tidak menuntut proses hukum secara langsung,” kata Kompol M Syafi’i.

Kapolsek Tambora mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah berperan aktif membantu Polri dalam pengungkapan kasus ini. Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, terhasut dan main hakim sendiri. “Dalam negara hukum semua harus patuh dan taat kepada aturan dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Kompol M Syafi’i mengajak warga untuk wujudkan kamtibmas yang kondusif di Tambora dengan mempererat persatuan dan kesatuan, mensyukuri adanya perbedaan, keberagaman, kebhinekaan sebagai rahmat Allah Swt. (*/hariri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara