BNN GANDENG TNI PETRUSKAN BANDAR NARKOBA – Poskota.co
Saturday, September 23

BNN GANDENG TNI PETRUSKAN BANDAR NARKOBA

28narkobaPOSKOTA.CO – Sudah saatnya TNI dilibatkan langsung dalam penanganan kasus narkoba karena negara telah menyatakan darurat narkoba.

“Jika negara sudah menyatakan perang terhadap narkoba, artinya statusnya perang, jadi sudah masuk otoritas TNI,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional
Budi Waseso di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin.

Ia mengemukakan peran TNI ini sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan personel Polri dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Hingga kini, negara masih belum bisa menghentikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi seperti kasus yang terjadi di Rutan Malabero, Bengkulu.

“Masuknya narkoba ke lapas itu biasanya dari orang yang besuk. Misal, penghuni lapas ada seribu orang, jika yang besuknya saja ada 500 orang per hari maka tidak memungkinkan untuk diawasi satu per satu,” kata Buwas.

Namun jika sinergi dibangun dengan TNI maka bisa dilakukan pembagian waktu jaga di lapas.

Bahkan, jika mengacu pada acaman terhadap kedaulatan negara karena bandar narkoba sudah menembus batas negara maka menjadi sesuatu yang wajar jika TNI juga bertindak represif.

“Saya membayangkan begini, BNN yang serahkan data targetnya, lalu TNI yang ambil. Agak mirip ‘petrus’ penembakan misterius pada masa silam.

Mengapa saya berpikir demikian, karena untuk bandar ini tidak perlu dimanusiakan penanganannya karena mereka tidak memanusiakan orang lain,” kata Buwas, panggilan akrabnya.

Terkait wacana yang akan digulirkan ini mengenai keterlibatan TNI, Buwas mengatakan sudah berdiskusi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Lapas.

Saat ini pemerintah sedang mendorong lahirnya payung hukum mengenai peran TNI dalam memerangi narkoba.

“Ini yang sedang saya perjuangkan terus yakni bagaimana semua komponen bangsa terlibat langsung dalam memerangi narkoba, bahkan jika perlu nanti organisasi masyarakat juga dilibatkan secara langsung seperti mengawasi lapas atau menjadi informan, mudah-mudahan DPR setuju,” kata dia.

Sementara itu berdasarkan data BNN diketahui bahwa peredaran narkoba sudah menembus seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil operasi penangkapan tahun 2015, diperoleh sebanyak 6 ton shabu-shabu atau hanya 20 persen dari total narkoba yang beredar di Indonesia.

Jika merujuk pada hal itu, maka menjadi hal yang masuk akal jika setiap hari ada sekitar 50 orang yang meninggal karena narkoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.