ASYIK JUDI, 4 ANGGOTA DPRD DITANGKAP DI CIREBON – Poskota.co
Wednesday, September 20

ASYIK JUDI, 4 ANGGOTA DPRD DITANGKAP DI CIREBON

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Dari kamar 707 yang dipakai bermain judi oleh empat anggota DPRD Cirebon, polisi menyita uang Rp 5 juta. Kini para wakil rakyat tersebut masih diperiksa intensif di Mapolda Jabar.

Dari kamar yang disewa polisi menemukan 6 orang. Dua lagi makan sedang empat lainnya asyik mengadu nasib dengan kartu. “Barang bukti selain uang, juga kartu remi yang dipakai sebagai alat adu nasib,” ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat(22/7).

Inisial keempat anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu antara lain, HS, AS, A, dan HT. “Status mereka kini telah dinaikkan menjadi tersangka,” ujar Yusri.

Yusri menerangkan, tujuan kedatangan keempat anggota dewan itu ke Bandung adalah untuk menghadiri rapat.

“Mereka rencananya menghadiri rapat peningkatan kapasitas kepemimpinan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Dari fraksi mana kita belum tahu karena masih dalam pendalaman,” ujar Yusri.

Mereka dikenakan Pasal 30 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.