ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH – Poskota.co

ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH

POSKOTA.CO – Kondisi masyarakat yang kehilangan panutan atau idola orang-2 yang nasionalis akan berdampak pada mudahnya jatuh dalam pelukan kaum-kaum provokator, teroris atau penghancur NKRI.

Tatkala suara-2 kebenaran dan keadilan bahkan perjuangan untuk mewaraskan tidak lagi dihargai dan belum menjadi core valuenya, lagi-2 hasutan-2 kebencian akan mudah ditaburkan.

Serangan yang menggerus nasionalisme akan terus ada dan secara struktural masif mencuci otak menggiring rakyat ke dalam tempurung kebodohan. Kebenaran diabaikan digantikan dengan pembenaran-2.

Benar bila tidak menjadi pandangan umum dan opini publik akan dianggap salah. Demikian sebaliknya hal-2 yang keliru anti kemanusiaan sekalipun akan dianggap benar. Tidak lagi mampu membedakan mana Anjing mana Kambing.

Apapun yang dilakukan untuk kebaikan dan ajakan untuk keluat dari tempurung ketololan akan terus dihujat bahkan kalau bisa akan dimatikanya. Disinilah suara orang-2 bernyali untuk menyatakan kebenaran dengan lantang menyadarkan keluar dari tempurung yg sarat candu ketololan tadi.

Suara kaum akademisi, suara seniman, suara budayawan, suara para tokoh nasionalis dan waras nyaring dan lantang berani mengingatkan bahkan menuding kaum-2 penyesat rakyat.

Kekuatan mewaraskan memang bukan hal mudah apalagi kalau dikemas dengan bungkus-2 absurd dogma yang menjadi harapan hidup kekal. Logika mewaraskan ini perlu kaum2 yang militan juga berani berkorban tentu saja rukun dan saling mendukung. Tatkala kaum 2 idealis nasionalis tokoh sudah masuk angin atau bahkan kecanduan tentu tidak akan mampu menghalau kaum2 penyesat.

Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Kaum pendidik dan lembaga2 pendidikkan tidak boleh larut atau malah disusupi candu kebencian dan permusuhan.

Para pemimpin diharapkan tampil jadi panutan pewarasan bukan ingah ingih ketakutan kehilangan jabatan. Kaum2 Intelektual, seniman, budayawan dan tokoh2 cinta bangsa terus menggelorakan rukun dan waras sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apapun namanya mewaraskan akan dianggap gila dilabel berbagai stempel pembunuhan karakter. Gelo tibo mburi (menyesal jatuhnya dibelakang). Sadar tatkala sudah hancur, sesal tiada guna.

Saatnya berani rukun, berani waras, berani mengatakan kebenaran dan melawan kaum pecandu ketololan. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak dari diri kita kapan lagi. Crisnanda DL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara