ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH – Poskota.co

ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH

POSKOTA.CO – Kondisi masyarakat yang kehilangan panutan atau idola orang-2 yang nasionalis akan berdampak pada mudahnya jatuh dalam pelukan kaum-kaum provokator, teroris atau penghancur NKRI.

Tatkala suara-2 kebenaran dan keadilan bahkan perjuangan untuk mewaraskan tidak lagi dihargai dan belum menjadi core valuenya, lagi-2 hasutan-2 kebencian akan mudah ditaburkan.

Serangan yang menggerus nasionalisme akan terus ada dan secara struktural masif mencuci otak menggiring rakyat ke dalam tempurung kebodohan. Kebenaran diabaikan digantikan dengan pembenaran-2.

Benar bila tidak menjadi pandangan umum dan opini publik akan dianggap salah. Demikian sebaliknya hal-2 yang keliru anti kemanusiaan sekalipun akan dianggap benar. Tidak lagi mampu membedakan mana Anjing mana Kambing.

Apapun yang dilakukan untuk kebaikan dan ajakan untuk keluat dari tempurung ketololan akan terus dihujat bahkan kalau bisa akan dimatikanya. Disinilah suara orang-2 bernyali untuk menyatakan kebenaran dengan lantang menyadarkan keluar dari tempurung yg sarat candu ketololan tadi.

Suara kaum akademisi, suara seniman, suara budayawan, suara para tokoh nasionalis dan waras nyaring dan lantang berani mengingatkan bahkan menuding kaum-2 penyesat rakyat.

Kekuatan mewaraskan memang bukan hal mudah apalagi kalau dikemas dengan bungkus-2 absurd dogma yang menjadi harapan hidup kekal. Logika mewaraskan ini perlu kaum2 yang militan juga berani berkorban tentu saja rukun dan saling mendukung. Tatkala kaum 2 idealis nasionalis tokoh sudah masuk angin atau bahkan kecanduan tentu tidak akan mampu menghalau kaum2 penyesat.

Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Kaum pendidik dan lembaga2 pendidikkan tidak boleh larut atau malah disusupi candu kebencian dan permusuhan.

Para pemimpin diharapkan tampil jadi panutan pewarasan bukan ingah ingih ketakutan kehilangan jabatan. Kaum2 Intelektual, seniman, budayawan dan tokoh2 cinta bangsa terus menggelorakan rukun dan waras sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apapun namanya mewaraskan akan dianggap gila dilabel berbagai stempel pembunuhan karakter. Gelo tibo mburi (menyesal jatuhnya dibelakang). Sadar tatkala sudah hancur, sesal tiada guna.

Saatnya berani rukun, berani waras, berani mengatakan kebenaran dan melawan kaum pecandu ketololan. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak dari diri kita kapan lagi. Crisnanda DL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)