12 PEMERKOSA DAN PEMBUNUH SISWI SMU DIRINGKUS – Poskota.co

12 PEMERKOSA DAN PEMBUNUH SISWI SMU DIRINGKUS

ranmorPOSKOTA.CO – Kepolisian Resor Rejanglebong, Provinsi Bengkulu menangkap 12 dari 13 tersangka pelaku pemerkosaan dan pembunuhan pelajar SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada Sabtu (2/4).

Kapolres Rejanglebong AKBP Dirmanto didampingi Kapolsek Padang Ulak Tanding Iptu Eka Chandra saat menggelar jumpa pers di halaman Mapolres Rejanglebong, Minggu mengatakan, 12 tersangka ini terlihat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korbannya Yuyun,15, pelajar SMPN 5 Padang Ulak Tanding.

“Dari 12 tersangka pelaku yang diamankan terdapat enam orang statusnya masih dibawah umur, dua diantaranya tercatat masih berstatus pelajar SMP, sedangkan enam tersangka lainnya sudah dewasa. Para pelaku ini melakukan aksi kejinya setelah meminum minuman keras jenis tuak,” kata Kapolres Dirmanto.

Para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMPN5 Padang Ulak Tanding tersebut kata dia, dilakukan secara beramai-ramai yakni 13 orang, dimana satu orang lagi masih dalam pengejaran petugas.

Para pelaku yang sudah tertangkap:
o. Dedi Indra Muda alias Edit,19,
o. Tomi Wijaya alias Tobi,19,
o. D alias J,17,
o. Suket,19,
o. Bobi,20,
o. Fal alias Pis,19,
o. Zainal,23,
o. Febri,18,
o. Sul,18,
o. A,17,
o. S,16,
o. EG,16,

Keterangan para tersangka, mereka pada Sabtu (2/4) mengumpulkan uang sebesar Rp40.000 untuk membeli tuak dan kemudian diminum beramai-ramai.

Para tersangka kemudian nongkrong di jalanan yang biasa dilewati korban saat pulang sekolah. Saat korban melintas sendirian jalan kaki diseret satu pelaku lalu diperkosa secara bergiliran oleh 13 tersangka.

Kejinya lagi kasus perkosaan ini dilakukan masing-masing tersangka sebanyak dua kali, walaupun korban sendiri sudah tidak bernyawa. Setelah melampiaskan nafsunya ke 13 pelaku menutupi korbannya dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing.

Mayat korban sendiri ditemukan warga dan keluarga korban termasuk para pelaku sendiri yang ikut melakukan pencarian dengan kondisi mulai membusuk pada Senin (4/4) lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara