oleh

Masyarakat Indonesia Kurang Memberikan Penghargaan terhadap Karya Cipta Seseorang

-Komunitas-78 views

POSKOTA.CO – Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi sebagai hasil kreasi atau intelektual manusia, berkembang juga jenis dan kualitas Kekayaan Intelektual yang hingga saat ini kita kenal ragam dan jenisnya yang diatur melalui perudangan-undangan khusus yaitu hak cipta, paten, Merek & Indikasi Georgrafis, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sekarang dikenal dengan istilah Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai.

“Kenapa pemilik KI perlu dilindungi. Dasar filosofinya dapat dlihat dari berbagai teori, diantaranya teori reward yang menyatakan bahwa Pencipta atau penemu harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan sebagai bentuk pengakuan dan atas keberhasilan yang dicapai. Dari aspek hukum ada teori Hukum Alam (John Locke) yang berpendapat bahwa hak milik merupakan sesuatu yang melekat atau inherent dengan kepribadian individu. Setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dengan karya fisik, ide, kreativitas dan derivatifnya,” ujar Hulman Panjaitan Dekan FH UKI dan Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana UKI (IKA PPs UKI)

Dalam acara Webinar Kerjasama Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) dengan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum UKI (IKA MIH) dengan Ketua Umum IKA UKI Saor Siagian, SH. MH, Ketua IKA MIH : Ariyanthi Baramuli Putri, SH. MH, Hulman Panjaitan Dekan FH UKI dan Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana UKI (IKA PPs UKI), dengan mengangkat Topik Penegakan Jaminan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Profesional dan pengusaha Rabu (29/7/2020).

Dijelaskan Hulman, bahwa sistem perlindungan yang diberikan kepada pemilik KI dalam undang-undang ada dua jenis, yaitu, berdasarkan sistem deklaratif untuk hak cipta dan rahasia dagang yang dengan sistem ini, KI tersebut yang dalam hal ini ciptaan dan rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM melainkan begitu suatu ciptaan dan rahasia dagang diciptakan dalam bentuk yang asli dan bersifat riel dia sudah dilindungi menurut hukum.

“Berbeda dengan sistem konstitutif yang mengharuskan KI yang bersangkutan harus didaftar, jika tidak didaftar pemegangnya tidak dilindungi. Pendaftaranlah yang menimbulkan hak bagi sistem konstitutif. Diantaranya adalah merek, paten, indikasi geografis, desain industri dan perlindungan varietas tanaman,” tandasnya.

Menurut Hulman Panjaitan, UU memberikan perlindungan bagi masing-masing ragam KI tersebut, yaitu untuk Hak Cipta adalah Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal sedangkan untuk merek adalah 10 tahun, Paten Sederhana adalah 10 tahun dan paten Biasa 20 tahun, untuk Desain Industri 10 tahun.

Sedangkan setiap penyelesaian persengketaan yang berkaitan dengan KI dapat diselesaikan baik melalui pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri (untuk rahasia dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman) dan Pengadilan Niaga untuk hak cipta, merek, paten dan desain industri. Selain itu dapat diselsaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyeleasian Sengketa seperti mediasi dan konsiliasi, pungkasnya.

KatA Hulman, hampir semua praturan perundang-undangan hak cipta kecuali Perlindungan Variteas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000 yang memuat jenis pidana sebagai kejahatan) selainnya adalah merupakan bentuk delik aduan dalam arti harus ada pengaduan dulu dari pihak yang dirugikan baru penyidik atau aparat kepolisian dapat melakukan tindakan. Tidak cukup adanya laporan harus pengaduan. Termasuk ancaman hukumannya yang pada umumnya dibawah 5 tahun, kecuali untuk pembajakan yang 10 tahun dan merek 5 tahun untuk mereka yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya. Selainnya adalah dibawah 4 tahun yang sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka terhadap pelanggarnya tidak dapat dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, ujarnya. (Lian Tambun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *