oleh

Ketua HMS: Pemerintah Jangan Plin-plan dalam Penanganan Mudik Lebaran

-Komunitas-152 views

POSKOTA.CO – Pemerintah dinilai plin-plan dalam mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat terkait larangan tidak boleh mudik lebaran sebagai antisipasi penceganan penularan atau penyebaran Covid-19 yang kini melanda bangsa ini.

Silang pendapat terkait boleh tidaknya mudik lebaran belakangan terus bergulir walaupun pihak pemerintah daerah bersama tim penanganan Covid-19 baik Polri maupun TNI melakukan penjagaan di sejumlah pintu atau jalan masuk ke sejumlah wilayah.

“Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi dalam mengeluarkan kebijakan sehingga menggambarkan buruknya koordinasi,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho di sela-sela bakti sosial (baksos), Minggu (10/5/2020).

Kegiatan itu dihadiri Ketua Dewan Pembina HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid, Bendahara Umum HMS Center, Drs Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center Dr Ir D’Hiru MMD, MM.

Menurut Hardjuno, pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 agar masyarakat tidak menyebarkan Covid-19 ke tetangga, sanak keluarga dan saudara di kampung halaman. Masalah ini harus tegas termasuk sosialisasi harus sampai ke masyarakat banyak jangan bersikap ambigu dan inkonsisten.

Melihat belakangan munculnya berbagai komentar dan imbauan yang tidak terkoordinasi dengan baik, imbuh dia, tentunya dapat menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah. “Bahkan dapat menimbulkan ketidak percayaan masyarakat ke pemerintah,” tutur Hardjuno.

Pernyataan ini terkait adanya peraturan pemerintah masalah larangan mudik yang hanya berusia seumur jagung saja seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Kebijakan itu resmi diundangkan pada 23 April 2020 meliputi 28 pasal. Namun belum lama diundangkan ternyata pemerintah agak sedikit melonggarkan larangan mudik lebaran yang dikeluarkan 7 Mei 2020 lalu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center D’Hiru mengatakan, sejak diberlakukannya kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.

“Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka,” ujarnya. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *