oleh

Kasat Lantas Depok: Patwal Ambulans Relawan Berpotensi Salahi Aturan

POSKOTA.CO – Kegiatan patrol pengawalan pribadi (Patwal) ambulan yang biasa dilakukan sejumlah komunitas dan relawan di sejumlah ruas jalan terkait membantu ambulans yang tengah membawa pasien sakit maupun meninggal dunia jelas tidak diperkenankan dan melanggar aturan yang berlaku.

“Sangat berpotensi menimbulkan dan menyalahi aturan yang berlaku karena sesuai UU No. 22 tahun 2009 pasal 134 hanya ada tujuh kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas utama dalam berkendaraan salah satunya ambulans,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestro Depok Kompol Erwin Aras Genda, Kamis (16/7/2020).

Bahkan sesuai pasal 135 yang berhak untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang mendapatkan hak prioritas utama di jalan raya salah satunya ambulans, adalah anggota Polri, baik dengan sirine dan rotator. Sehingga kegiatan Patwal pribadi berpotensi menyalahi aturan karena kegiatan pengawalan pasti identik dengan menerobos lampu merah atau traffic light.

Menurut dia, saat pengawalan konvoi itu dilakukan oleh anggota Polri, maka rombongan tersebut secara otomatis akan dilindungi oleh undang-undang, khususnya pada saat menerobos traffic light mau pun ada pelanggaran marka dan lain-lain. Jika kegiatan pengawalan dilakukan pribadi berpotensi melanggar Undang Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 dan 2 dengan ancaman kurungan 2 bulan atau denda Rp 250 ribu.

“Dalam pasal 134 sangat jelas, kendaraan ambulans yang mengangkut pasien atau kendaraan mengangkut korban laka lantas harus diberikan prioritas utama di jalan raya,” ujarnya yang menambahkan melihat kasus yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu di Kota Depok saat mengawal dan menyetop ambulans tentunya salah dan diharapkan agar masyarakat bisa memahami tugas pokok dan fungsi aparat.

Kegiatan pengawalan yang diberikan oleh Polri tidak dipungut biaya karena pengawalan adalah salah satu kegiatan preventif yang diberikan Polri ke masyarakat dalam rangka pengamanan orang dan barang dalam rangka perpindahan dr satu tempat ke tempat lain. “Siapapun masyarakat berhak mendapatkan pengawalan, selama ada permintaan resmi lisan dan tulisan kepada Polri pasti akan dilayani,” katanya. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *