AHOK NGEPER DENGAN ALEXIS – Poskota.co

AHOK NGEPER DENGAN ALEXIS

tarif di alexis
tarif di alexis

POSKOTA.CO – Kisruh Kalijodo berimbas ke tempat hiburan malam berkelas. Anehnya, Alexis yang diungkap oleh wakil rakyat, justru tempat hiburan lain yang kena razia. Apakah benar pemilik hiburan komplit surga dunia itu punya orang kuat, sehingga Ahok pun ngeper dibuatnya.

Padahal, di lokasi hiburan malam kawasan Jakut ini menyediakan layanan yang waoow termasuk menyediakan wanita penghibur yang diimpor dari mancanegara. Ada Thailand, Rusia dan China. Adanya praktik pelacuran diungkap H. Lulung wakil rakyat.

Tarifnya bersaing dengan wanita penghibur lokal. Promosinya menjanjikan M2P (murah, merintih, puas). “Pokoknya daripada mencari bidadari disono, lebh baik bidadari disitu,” kata Darman, pengunjung yang pernah mencicipinya.

Kamis (25/2/2016) dini hari, polisi merazia adalah Grand Paragon karaoke dan Sun City Luxury Club, Jakarta Barat. Dari dua lokasi itu polisi mendapati puluhan orang yang positif menggunakan narkoba. Fakta tersebut didapat setelah dilakukan tes urine terhadap pengunjung masing-masing lokasi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Eko Daniyanto mengungkapkan, dari hasil Test Urine yang dilakukan oleh petugas Bid Dokkes dan dokter BNNP DKI, yang positif sebanyak 51 orang. Berarti masih ada peredaran narkoba di dua tempat tersebut.

Dalam razia hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat, Deputy penindakan Badan Narkotika Nasional Irjen Arman Depari.Polisi juga akan mencari sumber narkoba yang dikonsumsi para pengunjung tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.