oleh

Sempat Dikuasai Mafia Tanah, PTUN Kembalikan Hak Tanah Abdul Halim

POSKOTA.CO – H Abdul Halim, 67 Tahun, warga Kampung Baru RT 009/08 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, akhirnya berlaga hati setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengembikan hak tanahnya.

Abdul Halim melalui kuasa hukumnya Hendra SH dan Partners mengungkapkan kliennya sempat kehilangan tanahnya seluas 10 hektare (HA) akibat ulah mafia tanah yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka BS diduga memalsukan riwayat kepemilikan tanah guna menerbitkan sertifikat di kantor BPN. Adapun tanah yang menjadi sasarannya adalah milik kliennya H Abdul Halim.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibacakan secara virtual Kamis 3/9-2020 oleh Ketuai Majelis Hakim Indah Mayasari  SH,MH, Hakim anggota Ilham SH MH dan I Dewa Gede Puja SH MH  Mengadili: Dalam  Exsepsi menyatakan exsepsi dari terrgugat dan tergugat II (dua) Intervensi tidak diterima seluruhnya.

Dalam pokok sengketa:menolak gugatan penggugat untuk sekuruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.000,00 (tigaratus sembilanbelas ribu rupiah).

Diceritakan Hendra kuasa hukum H. Abdul Halim, bahwa kliennya memiliki tanah seluas lebih kurang 10 Ha, sejak tahun 1980,  namun  tanah tersebut tiba tiba diakui pihak lain, yaitu. PT. SV  yang telah memiliki beberapa sertifikat diatas tanah orang lain.

Sertifikat yang diterbitkan BPN atas nama PT SV Akata Hendra, tanahnya milik orang lain, termasuk kliennya.

Sebelumnya cerita Hendra, PT SV menguasai tanah H. Abdul Halim 10 Ha berdasarkan 38 SHGB. Yang diperolehnya dengan akte Imbreng.

Pada hal, SGHB tersebut penerbitan awalnya adalah sertifikat yang terletak di Gapura Muka yang didasari oleh beberapa Girik dan 1 Eigendom Verponding yang berada ditengah tanah-tanah girik.

Merasa haknya dirampas dan berpindah dengan cara melawan hukum, kemudian H Abdul Halim melaporkan ke kepolisian dan mengajukan permohonan pembatalan sertifikat diatas tanah tersebut ke kantor BPN.

Oleh BPN akhirnya  membatalkan hak kepemilikan PT SV  dan mengembalikan haknya kepada H Abdul Halim.

Pada bulan September 2019 telah terbit Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 mengenai Pembatalan Sertipikat PT SV.

Atas pembatalan kepelikan sertifikat tersebut, PT SV mengadakan perlawanan dan mengugat pembatalan SK Kanwil BPN ke  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana Badan Pertanahan Nasional(BPN) sebagai tergugat dibawah No.59/G/2020/PTUN.JKT.

Namun dalam putusannya pada tanggal 3 September 2020 PTUN Jakarta  menolak gugatan PT. SV dan dengan tegas memperkuat  SK pembatalan Kanwil BPN Jakarta yang dianggap telah tetap dan benar serta telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dikatakan Kuasa Hukum Hendra, terungkapnya kasus tersebut bermula ketika Abdul Halim hendak melakukan proses penerbitan sertifikat tanah di kantor Pertanahan  Kota Administrasi Jakarta Timur namun oleh petugas BPN dinyatakan bahwa tanah yang dimohon telah terbit 38 SHGB atas nama PT SV yang merupakan perusahaan dari BS T dan setelah ditelaah ternyata turun menurun dari keluarganya.

Abdul Halim sempat mempersoalkan hingga timbul sengketa dengan BS T di Kampung Baru  RT09/08, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur.

Abdul Halim menduga BS T adalah mafia tanah yang merugikan dirinya dan beberapa orang lainnya karena merampas hak orang lain sengan cara-cara mengausai dan mengaku sebagai tanah milik BS T sehingga melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5471/X/20/PMJ.Dit Reskrimum tanggal 10 Oktober 2018.

Laporan H Abdul Halim direspon penyidik, dan hasil gelar perkara diketahui benar benar telah terjadi perampasan Hak milik H Abdul Halim selaku pemilik yang sah pada lahan tersebut.

Dengan berbagai rintangan seperti dipraperadilkan dan dilaporkan ke Biro Wasidik Mabes Polri serta banyaknya intervensi/atensi dari para petinggi, akhirnya penyidik Polda Metro Jaya dengan keprofesionalannya memproses laporan, dan menemukan bukti

tindak pidananya sehingga BS dan ditetapkan sebagai tersangka dan kini masuk Daftar Pencarian Orang(DPO).

Selain itu oknum BPN Paryoto juga ikut terseret dan kini sedang proses dipersidangan, di pengadilan Negeri Jakarta Timur. (Fery)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *