by

Ketua MA Harus Menonjolkan Visi Memperkuat Pengawasan

Read Time:3 Minute, 4 Second

POSKOTA – Ketegasan sosok Muhammad Syarifuddin sebagai ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020- 2025 meminta agar semua hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan peradilan tidak alergi terhadap pengawasan. Menjadikan Mahkamah Agung semakin tegas dalam segala tindakan hukum.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ramdansyah SH, MH. Menurut pandangannya, di tengah kondisi pandemi di Indonesia yang menyebabkan ekonomi sulit di masa mendatang, maka harapan satu-satunya rakyat Indonesia adalah keadilan dapat ditegakkan. Penegakan hukum yang adil selalu menjadi dambaan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Masyarakat harus diyakinkan bahwa semua anggota masyarakat sama di mata hukum.

“Asumsi umum masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas perlu dilawan dengan tindakan nyata aparatur sipil negara di lingkungan peradilan. Karenanya kritik dan masukan perlu didengar. Bahkan pengawasan dari internal lingkungan peradilan perlu diperkuat. Tujuannya untuk memperkuat sendi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, maka peradilan tidak boleh alergi terhadap pengawasan,” ujar pengacara Master Law Firm kepada POSKOTA.co, Kamis (21/5/2020).

Adanya komitmen yang kuat oleh Muhammad Syarifuddin untuk melanjutkan cetak biru pembaruan peradilan. Menurut Ramdansyah,
Ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi birokrasi. Dengan demikian pembaruan peradilan menjadi bagian dari upaya reformasi ini. “Komitmen yang kuat dari Ketua MA yang baru semoga menjadi sinyal menguatnya keadilan yang merata,” tuturnya.

Di sisi lain, untuk mengefektifkan pengawasan internal MA dibutuhkan bidang baru yaitu penindakan. Dikatakan Ramdansyah, secara internal semua lembaga negara memiliki bidang pengawasan internal. Bidang ini melekat dalam lembaga tersebut. Menurutnya, selama lembaga ini efektif melakukan fungsi pengawasan, maka tidak diperlukan lagi lembaga lain. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan MA yang sudah ada. Bahwa Ketua MA yang baru memiliki visi pengawasan yang lebih menonjol, maka dapat dibuat Peraturan MA yang baru.

“Upaya Ketua MA untuk menonjolkan visi pengawasan sudah saya sampaikan dengan dua cara. Pertama, menerima kritik dari luar lembaga peradilan. Kedua, memperkuat lembaga pengawasan dengan mengisinya dengan orang-orang yang lebih kompeten dan jika perlu dengan menambah divisi penindakan. Ketiga, tentu saja Komisi Yudisial dengan rekomendasinya terhadap hakim-hakim pengadilan dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat visi Ketua MA yang baru,” kata pemerhati masalah hukum ini menerangkan.

Adanya Badan Pengawasan MA, Ramdansyah menegaskan, dapat mengoptimalkan unit pemberantasan pungutan liar, mafia peradilan dan kasus suap yang masih terjadi di peradilan, bahwa kunci utamanya adalah pengawasan yang efektif. Selama niat utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mewujudkan hukum yang adil bagi pencari keadilan di Indoensia, maka segala bentuk penyimpangan dapat dihindari. Transparansi birokrasi sudah berjalan di lingkungan peradilan. Secara sederhana jadwal sidang sudah tertera di laman pengadilan negeri. Demikian juga penyediaan barang dan jasa di lingkugan peradilan sudah dilakukan secara terbuka.

“Selanjutnya, Ketua MA yang baru masih ingin terus menghilangkan segala pungutan liar, mafia peradilan dan kasus suap memiliki makna masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan ini. Penyimpangan ini menjadikan keadilan menjaga jarak dengan harapan masyarakat. Adanya di visi penindakan menjadi jembatan dari jurang keadilan. Diharapkan lama-kelamaan jurang tersebut semakin kecil dan hilang. Lembaga negara ini akan menjadi lembaga dambaan masyarakat yang ingin mencari keadilan,” ujar alumni Kriminolog FISIP Universitas Indonesia ini.

Ramdansyah berharap, jabatan ketua MA hari ini merupakan jabatan yang berat amanahnya. Saat ini kondisi masyarakat tidak normal. Penegakan hukum dan keadilan di masa tidak normal harus dijalankan dengan normal. Lembaga peradilan harus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harus sesuai dengan semua prosedur, karena tidak bisa tujuan menghalalkan cara.

“Harapan saya, tentunya Ketua MA harus terus menonjolkan visinya untuk memperkuat pengawasan internal MA dengan cara tidak alergi terhadap kritik, mengisi jajaran pengawasan dengan orang yang sangat kompeten dan bermitra baik dengan Komisi Yudisial. Dengan tiga cara ini, maka Insya Allah visi Ketua MA yang baru dapat diwujudkan. Aamiin…,” pungkasnya. (lian tambun)

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini