oleh

Dugaan Korupsi, Rektor UIN Sumut Ditetapkan Jadi Tersangka

POSKOTA.CO – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Sai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (Sumut). Dia diduga terlibat kasus korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu di Kampus II UIN Sumut pada 2018 yang merugikan negara Rp10 miliar.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, Sai ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni SS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari UIN Sumut.

“Tersangka JS adalah direktur PT Multi Karya Bisnis, kontraktok yang mengerjakan proyek pembangunan gedung tersebut,” kata Kombes Tatan, Rabu (2/9/2020).

Penetapan Rektor UIN Sumut dan kedua orang lainnya sebagai tersangka menurut Kombes Tatan didasarkan pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara. Dari audit bernomor R-64/PW02/5.1/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 ditemukan kerugian negara sebesar Rp10.350.091.337,98 dari total nilai proyek yang mencapai Rp44.973.352.460,9.

Penyidik, lanjut Kombes Tatan, telah menyita barang bukti berupa kontrak dan dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut Medan tahun 2018. Dokumen-dokumen pelaksanaan pencairan anggaran, laporan hasil pemeriksaan audit fisik oleh tim ahli dari ITS Surabaya, LHP PKKN BPKP Perwakilan Sumut.

Terungkapnya perkara ini berawal pada Juli 2017, tersangka Sai memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk membuat Proposal Pengajuan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di UINSU Medan kepada Kementerian Agama RI dengan surat Rektor UIN Sumatera Utara Nomor: B.305/Un.11.R2/B.II.b/KS.02/07/2017, tanggal 4 Juli 2017.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan itu senilai Rp49.999.514.721,00. Malah oleh Kementerian Agama RI dananya dibulatkan menjadi Rp50 miliar. Dalam proses pembangunannya, PT MBP ditunjuk sebagai pengembang.

Namun pembangunan yang dilakukan PT MBP sejak 2018, sampai sekarang belum selesai. Padahal negara telah membayar 100 persen. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *