oleh

Djoko Tjandra Diciduk, Bakal Bongkar Siapa Saja Bekingnya

POSKOTA.CO –  Buronan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto  Tjandra akhirnya berhasil ditangkap polisi.

Alhasil, atas pelarian 11 tahun ini terbongkar pula siapa oknum petinggi yang membekinginya hingga si ‘Djoker’ ini dapat ‘keluar masuk’ Indonesia tanpa kendala.

Tak pelak, beberapa petinggi negara di kepolisian dan kejaksaan bahkan termasuk pengacaranya, Novia Kolopaking terseret ke ranah hukum karena diduga memberikan keleluasan buronan ini untuk bisa memperpanjang KTP dan memperbarui pasportnya serta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) nya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko pun akhirnya  kini meringkuk dalam sel setelah ditangkap di Malaysia.

Pengamat hukum Alexius Tantrajaya, SH, MH, menyatakan salut terhadap kinerja Polri yang berhasil menyeret kembali buronan ini ke Indonesia setelah sempat menghebohkan masyarakat. Ini merupakan sebagai bukti kalau korps Bhayangkara itu tak pandang bulu menindak pelaku tindak kejahatan, termasuk koruptor kelas kakap sekalipun.

Tentunya dengan tertangkap dan dibawanya Djoko Tjandra kembali ke Indonesia oleh Bareskrim Polri pada tanggal 30 Juli 2020 tersebut, maka akan memudahkan Penyidik Bareskrim Polri untuk membuka semua peristiwa kongkalikong oleh aparat penegak hukum dalam memainkan hukum.

“Dengan ditangkapnya Djoko Tjandra dan ditetapkannya pengacaranya sebagai tersangka, tentunya dalam hal ini penyidik Bareskrim Polri harus dapat memanfaatkan untuk mengungkap, siapa pihak-pihak terkait yang berperan dalam peristiwa ‘keluar masuknya’ Djoko Tjandra, dapat diungkap secara keseluruhannya dan diberi sanksi hukum yang tegas,” kata advokat ibukota ini.

Menurut pengacara kondang ini,  pengungkapan siapa saja yang terlibat dalam pelarian itu sangat lah penting,  mengingat guna terciptanya aparat hukum yang taat hukum dan berdedikasi terhadap negara Indonesia. Hal ini tentunya akan membuktikan kalau negara ini sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 yang benar-benar dapat terwujud dan ada.

“Jadi, agar dapat menjawab kebimbangan publik, Polri harus bisa mengungkap secara tuntas siapa saja oknum petinggi yang lainnya dalam membantu kepentingan Djoko Tjandra dalam pelariannya ke luar negeri sampai-sampai ia dapat kembali  ke Indonesia dengan lenggang meskipun telah ditetapkan dan masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kejaksaan RI selaku eksekutor.

Alexius menyebutkan dengan ditangkapnya sang buronan ini Djoko Tjandra harus dieksekusi oleh kejaksaan selaku eksekutor untuk menjalani putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum atau inkrach. Ia merupakan  terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sementara kejaksaan pernah menahannya pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

“Kejaksaan kemudian mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta untuk Djoko Tjandra,” ucap anggota DPC Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) Jakarta Barat ini.

Melansir dari berbagai pemberitaan Alexius menyebutkan uang milik Djoko di Bank Bali Rp 546,166 miliar dirampas negara. Selain itu Imigrasi juga mencegah Djoko Tjandra yang dibenarkan kuasa hukumnya kalau kliennya sempat berada di Indonesia pada 8 Juni 2020.

“Bahkan Djoko Tjandra sempat datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung,” pungkas Alexius anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.  (budhi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *