oleh

Divonis 7 Tahun, Mantan Menpora Kecewa Pledoinya Ditolak

POSKOTA.CO – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya atas vonis 7 tahun penjara lantaran pembelaannya (pleidoi) ditolak majelis hakim dalam pertimbangan putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebagaimana dalam pleidoinya, Imam menyebutkan justru dirinyalah yang mengajukan kerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) untuk membongkar aliran dana Rp11,5 miliar yang menurutnya tidak pernah dinikmati.

“Demi Allah, Demi Rasullulah saya tidak menerima Rp11,5,” ucapnya kepada wartawan usai sidang, Senin (29/6/20), seperti yang pernah ia ungkapkan dalam nota pledoinya kalau dirinya tidak pernah menerima uang suap sebagaimana dalam dakwaannya.

Dalam putusannya Majelis Hakim diketuai Rosmina menyatakan Iman Nahrawi terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Imam Nahrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ketua majelis hakim sambil menyebutkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim menyebutkan perbuatan terdakwa yang sebelumnya dituntut 10 tahun penjara ini dilakukan bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Ia dinilai terbukti terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

“Suap ini bertujuan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018,” ucap majelis. Selain itu Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.34 miliar lebih dari sejumlah pihak.

Sebagai hal yang meringankan Imam dinilai bersikap sopan selama persidangan, berstatus kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya yang masih kecil, serta belum pernah dihukum.

Sedangkan, hal yang memberatan ia tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Imam selaku pimpinan tertinggi di kementerian seharusnya menjadi panutan dan selama persidangan berupaya menutupi perbuatan dengan tidak mengakuinya.

Dalam putusannya majelis hakim juga menjatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak Imam selesai menjalani pidana pokoknya.Selain itu terdakwa juga dihukum untuk membayar uang penganti senilai Rp 18.154.230.882. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (Budhi/Sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *