harmono 27/11/2018


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

SURAT izin mengemudi atau SIM seringkali dipahami sebagai sesuatu yang dimohon-mohon atau seolah mencari. Makna dari SIM yang semestinya digunakan sebagai legitimasi kompetensi pendukung fungsi penegakan hukum dan forensic policing tidak tercapai. SIM yang merupakan hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang lulus uji menjadi sebatas syarat administrasi semata. Sistem-sistem pada pengujian dan penerbitan SIM seringkali menjadi mandul tumpul karena seringkali dilompati yang sebenarnya menjadi pseudo (penuh dengan kepura-puraan).

SIM sebagai legitimasi kompetensi ini diperlukan pemahaman bahwa untuk mendapatkan SIM wajib ujian. Uji administrasi, uji kesehatan termasuk psikologi, uji teori, uji simulasi, dan uji praktek. Mengapa ujian terhadap SIM menjadi sangat mendasar dan penting bagi road safety menuju zero accident? Dalam program-program road safety yang mendasar ditangani adalah perilaku pengguna jalan terutama para pengemudi kendaraan bermotor. Mengapa demikian? Karena mengendarai kendaraan bermotor dalam berlalu lintas dapat menjadi korban, menjadi pelaku yang menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain.

Sistem yang meliputi bagian izin mengemudi ini memcakup:

  1. Pendidikan keselamatan atau sekolah mengemudi yang terstandar dan terakreditasi.
  2. Sistem uji SIM yang mencakup: administrasi. kesehatan, teori, simulasi dan praktek serta ada pencerahan atau perenungan.
  3. Sistem penerbitan SIM produk material SIM dapat dikatakan sebagai smart SIM yang funsional untuk adanya TAR (traffic attitude record), dan DMPS (de merit point system).
  4. Data-data SIM menjadi basis penerapan ETLE (electronic traffic law enforcement).
  5. Sistem-sistem yang tercakup pada SIM mampu mendukung forensik kepolisian (forensic policing).
  6. Mampu berfungsi memdukung pelayanan prima di bidang LLAJ.

Masalah road safety (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas menjadi perhatian dunia yang dikelola melalui PBB (WHO) menunjukkan betapa pentingnya road safety bagi hidup dan kehidupan manusia modern. Konteks road safety sebagai kamseltibcarlantas menunjukkan bahwa lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa dan sebagai cermin tingkat modernitas.

Bagi suatu masyarakat untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktivitas. Produktivitas dihasilkan dari berbagai aktivitas. Aktivitas-aktivitas masyarakat untuk menghasilkan produksi melalui maupun dengan menggunakan lalu lintas. Oleh sebab itu lalu lintas yang mendukung produktivitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sejalan dengan pemikiran tersebut, di era digital apa yang semestinya dibangun dan dikembangkan dalam mendukung sistem lalu lintas? Pada era digital ditandai dengan adanya back officeapplication dan network yang dibangun dalam sistem-sistem terhubung (online). Sistem pengelolaan lalu lintas secara terhubung (online) sebenarnya merupakan cara untuk me-manage bagaimana dapat memberikan pelayanan-pelayanan prima kepada publik. Pelayanan prima dalam konteks ini dipahami sebagai sistem pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informstif, dan mudah diakses. Perhatian utama dalam road safety tentu pada perilaku manusia, karena manusia sebagai aset utama bangsa ini.

Dalam kaitan dengan RUNK pilar ke-4 yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan, maka SIM merupakan bagian mendasar untuk mencapai tujuan road safety. SIM yang merupakan hak istimewa yang akan diberikan kepada seseorang telah lulus uji. Artinya apa yang diujikan nanti, seseorang harus melewati beberapa teori seperti kesehatan, praktek, simulator, dan sebagainya. Dengan demikian SIM dapat dikatakan sebagai hak istimewa kepada seseorang yang lulus uji, di mana yang bersangkutan dianggap telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap keselamatan dirinya dan orang lain.

Konsep ini akan berkaitan dengan program traffic attitude record (catatan perilaku berlalu lintas), dan de merit point system (poin-poin pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara pada saat berlalu lintas). Mengapa kita juga harus care terhadap pelanggaran? Karena dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan akan menimbulkan dampak yang luas sehingga akan timbul kemacetan, kecelakaan atau masalah lainya.

Semua itu social cost-nya sangat mahal. Sejalan dengan konsep traffic attitude record akan ada beberapa kategori poin dalam penindakannya seperti pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berdampak kemacetan dan pelanggaran berdampak kecelakaan. Ke semua itu akan termaktub dalam de merit point system.

Di era digital banyak hal yang dikembangkan melalui program yang smart. Demikian halnya dengan smart SIM yaitu SIM yang fungsional sebagai standar legitimasi kompetensi, pendukung fungsi penegakan hukum maunal maupun elektronik, sebagai bagian dari forensic policing, dan pemberian pelayanan yang prima.

Polisi dengan sistem traffic attitude record dan de merit point system dapat melakukan evaluasi terhadp SIM jika pengendara dengan melakukan:

  1. Pengujian ulang. Sementara untuk mereka yang sering melakukan kesalahan selama 12 poin, smart SIM bisa mendeteksi pengendara untuk melakukan pengujian ulang.
  2. Mencabut sementara. Bukan berarti seorang pengendara yang sudah memiliki SIM bukan semata-mata bebas untuk berkendara, jika cara berkendara dia tidak benar, maka SIM tersebut bisa dicabut lagi oleh pihak kepolisian. SIM bisa dicabut sementara jika pengendara melakukan ugal-ugalan, mabuk dan melebihi batas yang telah ditentukan.
  3. Mencabut seumur hidup. Tidak boleh lagi mengurus SIM jika pengendara melakukan tabrak lari.
  4. Memberi apresiasi. Jika pemilik SIM yang selama masa berlakunya tidak melakukan pelaggaran terhadap beberapa poin di atas, pihak kepolisian akan memberikan apresiasi dalam perpanjangannya tanpa uji ulang.

Sistem-sistem yang tercakup pada izin memgemudi merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan amanah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka:

  1. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
  2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
  3. Membangun budaya tertib berlalu lintas.
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang LLAJ.

Sejalan dengan pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa SIM sebagai bentuk legitimasi kompetensi didukung dengan sistem-sistem IT dapat dikembangkan pada traffic attitude record dan program de merit point system yang saling terkait untuk penegakan hukum terutama dengan ETLE.

Polisi melakukan penindakan dengan tilang bertujuan untuk:

  1. Pencegahan, kecelakaan-kemacetan maupun masalah lalu lintas lainya.
  2. Melayani pengguna jalan lainya.
  3. Membangun budaya tertib berlalu lintas.
  4. Adanya kepastian.
  5. Edukasi.

Penindakkan pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan penindakan terhadap pelanggaran:

  1. Administrasi (pelanggaran ringan).
  2. Yang berdampak kemacetan (pelanggaran sedang).
  3. Yang berdampak kecelakaan lalu lintas (pelanggaran berat).

Sistem SIM yang baik dan benar merupakan investasi road safety. Sistem-sistem SIM yang smart mampu mendukung mengontrol potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan. Melalui sistem-sistem elektronik yang online (terhubung) dapat mengontrol dengan cepat dan tepat, serta tentu mampu memberikan pelayanan prima.

Di era digital sekarang ini dengan smart SIM yang dilengkapi sistem dan peralatan inputing data yang canggih mampu memdukung ETLE. Dan dana PNBP yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangun:

  1. Trainer dan training dalam rangka membangun sumber daya manusia yang profesional.
  2. Membangun infrastruktur dan sistem-sistem pendukung lainya, sebagai cara meningkatkan pelayanan prima yang lebih modern.
  3. Updating dan upgrading sistem-sistem yang ada.
  4. Material pendukung.
  5. Produk-produk untuk pencegahan perbaikan peningkatan bahkan pembangunan.

Pada sistem-sistem SIM semestinya bebas calo dan praktik-praktik mafia/premanisme. Tatkala terrs saja permisif dengan para mafia SIM, maka sebenarnya mendukung pengemudi untuk menjadi pembunuh di jalan raya atau calon-calon yang akan jadi korban di jalan raya. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*