harmono 21/09/2017

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

POSKOTA.CO – Untuk apa belajar mengemudi? Masak mengemudi saja harus belajar?

Kalimat di atas diungkapkan seorang pejabat publik yang terhormat berpangkat tatkala mengomentari saat diusulkan membangun safety driving center beberapa tahun yang lalu.

Bisa dibayangkan betapa sulit dan berat tantangan membangun keselamatan. Apa kata sang pejabat tadi, merefleksikan ungkapan political will untuk meningkatkan kualitas keselamatan yang setengah hati. Mengemudi bukan saja keterampilan, namun juga pengetahuan, kepekaan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Keinginan membangun saja boleh dikatakan tidak ada, apalagi membuat kebijakan. Permasalahan hukum, administrasi dan saling mencurigai, saling berebut antarpemangku kepentingan juga memperkeruh pembangunan safety driving center. Dari petugas pelaksana sampai dengan yang sedang berkuasa pun penuh curiga dengan berbagai syak prasangka. Bagian auditing, pemeriksa berdatangan penuh curiga. Semua seakan ingin memangsa dan menunjukkan tidak perlu safety, yang penting perintah pimpinan dijalankan.

Saat orang sudah mulai belajar, tiba-tiba perintah segera bubar. Yang melatih berteriak; “Pak ini bukan lapak judi”. Apa boleh buat perintah tetap perintah. Siap grak, bubar grak. Belum lagi keluarga-keluarga penguasa, semua merasa bisa dan ingin mengambil alihnya. Orang-orang pelaksana yang bermental babu dan bekerja sebagai cantrik terus saja menggerogoti, yang penting cara lama bisa dipertahankan. Mereka tanpa malu dan tanpa ragu mengatakan ndoro can do no wrong walau mati orang celaka di jalan semakin banyak.

Jatuh bangun membangun safety driving memang antara mimpi yang selalu terputus di tengah jalan. Itulah sekilas cerita perjalanan membangun safety driving center. Semua merasa sudah cukup dengan kondisi sekarang. Semua merasa bisa dan lagi-lagi berebut, pupus lagi sebelum berkembang.

Masa lalu menjadi kenangan dan pengalaman, tetapi semangat menatap masa depan demi keselamatan. Safety driving center merupakan suatu amanat UU LLAJ maupun amanat PBB yang juga menjadi wadah untuk membantu pemerintah dalam rangka:

  1. Membangun wadah keselamatan untuk meningkatkan kualitas keselamatan, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan.
  2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban para pemangku kepentingan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.
  3. Sebagai standar safety bagi pengelola sekolah mengemudi, dan sebagai standar kompetensi bagi instruktur-instrukturnya, serta kurikulum pengajarannya.
  4. Memberikan standar kompetensi petugas-petugas di bidang pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di jalan raya maupun bagi pengaman vvip dan vip.
  5. Memberikan standar kualifikasi kompetensi bagi pemguji SIM.
  6. Memberikan standar kualitas bagi pengemudi-pengemudi profesi.
  7. Memberikan standar dan kualitas bagi calon pengemudi.
  8. Sebagai wadah mengkaji atau meriset kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
  9. Menjadi sistem big data yang dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi catatan perilaku berlalu lintas dan sistem perpanjangan SIM (de merit point system) dan untuk electronic law enforcement.

Poin-poin di atas merupakan bagian yang terhubung secara elektronik, yang akan dikerjakan oleh para petugas-petugas cyber cops maupun petugas-petugas praktek di lapangan. Apa yang menjadi tujuan dibangunnya safety driving center ini memerlukan adanya:

  1. Political will kuat yang memihak pada keselamatan sebagai yang pertama dan utama.
  2. Didukung tim transformasi, sebagai penjamin kualitas mutu kinerja, dan sebagai back up system.
  3. Perlu adanya sistem-sistem yang harus dibangun sebagai berikut: (a). Lapangan untuk latihan dan ujian (jalan lurus, jalan menyempit, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, jalan zig-zag, jalan menanjak dan menurun, parkir, perilaku di perempatan, jalan licin untuk menghadapi kendaraan selip, pengereman dan reaksi darurat. (b). Sistem-sistem tadi dibangun dalam kaitan aplikasi-aplikasi sistem data dan hasil belajar yang fair serta bisa terkoneksi dengan sistem data SIM. (c). Record system para calon pengemudi maupun pengwmudi. (d). Tempat-tempat ujian baik teori, simulator maupun praktek.
  4. Mendidik master trainer dan trainer untuk mengawaki lembaga tersebut sebagai tenaga ahli di bidang safety driving/riding.
  5. Membangun wadah konsorsium dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah saling curiga dan menyalahkan atau ada kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan. Dari konsorsium inilah yang akan memanaj secara profesional untuk dapat berlangsungnya safety driving center ini.
  6. Membuat design model implementasi untuk lahan satu hektar, dua hektar, tiga hektar, lima hektar dan 10 hektar. Model-model ini akan menjadi standar bagi sekolah-sekolah mengemudi yang dimiliki swasta.
  7. Membuat uji coba dan pilot project tingkat-tingkat regional sampai dengan nasional. Dievaluasi dan dimonitor perkembangannya, sehingga akan dapat ditumbuhkembangkan terus dalam berbagai tempat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Langkah-langkah di atas memerlukan komitmen dan integritas para pemimpin di semua level. Tatkala keselamatan berlalu lintas ini hanya semata mata pada sistem-sistem penerbitan SIM, maka kualitas keselamatan dan budaya tertib lalu lintas tidak akan terwujud. Demikian halnya tatkala SIM masih sarat dengan penyimpangan, maka safety driving center dapat dipastikan tidak akan berhasil. Lagi-lagi keseriusan dan kegigihan pejuang-pejuang keselamatan ini akan menjadi pilarnya.

Political will bukan lagi lips service dan kepentingan seremonial atau supervisial semata, melainkan tanggung jawab secara administrasi, fungsional, hukum bahkan moram untuk menyelamatkan banyak orang. Membangun safety driving center merupakan bagian perjuangan untuk membangun kesadaran tanggung jawab dan peduli akan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. (*)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :