oleh

Putusan MK Tidak Hapus Hak Parate Eksekusi Fidusia

Oleh: R Bagus D Reksojoedo SH, MH

BARU-BARU ini Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No 18/PUU-VII/2019 yang intinya menyatakan bahwa: “eksekusi fidusia bisa dijalankan sepanjang ada kesepakatan wanprestasi antara debitur dan kreditur, dan penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan secara sukarela dari debitur kepada kreditur”.

Putusan ini oleh sebagian kalangan langsung diartikan secara keliru sebagai larangan perusahaan pembiayaan atau yang dikenal awam sebagai ‘leasing’ untuk melakukan penarikan barang jaminan sepihak, dan seolah penarikan kendaraan jaminan fidusia harus melalui pengadilan negeri.

Adanya kesalahan memahami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di mana seolah-olah ‘leasing’ tidak boleh menarik barang jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui lembaga peradilan apabila kreditur menghadapi debitur bermasalah, maka hal ini dapat menimbulkan masalah serius dalam dunia perekonomian pada umumnya dan dunia investasi khususnya. Jika hal ini terjadi tentunya perusahaan ‘leasing’ akan merugi, dan akibat selanjutnya kalangan perbankan di mana sejatinya dana ‘leasing’ berasal dari perbankan yang notabene juga uang masyarakat, maka ujung-ujungnya masyarakat juga yang menjadi korban dan akan menanggung kerugian.

Jika kita mencermati putusan MK tersebut lebih lanjut, maka tidak ada larangan menjalankan eksekusi fidusia, hanya dalam putusan tersebut bahwa eksekusi fidusia bisa dijalankan apabila:

1. Ada kesepakatan tentang cedera janji antara debitur dengan kreditur. Terkait dengan hal ini, dalam perjanjian yang berlaku umum di semua perusahaan pembiayaan (leasing), telah disepakati dan ditandatangani oleh debitur mengenai ketentuan cedera janji (wanprestasi) sehingga debitur dapat mengetahui kapan dan dalam hal apa mereka dinyatakan cedera janji. Jadi dalam hal ini eksekusi pasti dilakukan bila debitur telah cedera janji antara lain menunggak dan dalam pakteknya tidak ada penentuan sepihak dari kreditur.

Dengan demikian apabila debitur telah wanprestasi, maka debitur tidak bisa menuntut prosesnya harus melalui pengadilan, dan sebaliknya menjadi keharusan bagi debitur secara sukarela menyerahkan barang jaminan kepada kreditur.

Di pihak lain, bagi kreditur yang berhadapan dengan debitur bermasalah, tentu memiliki hak dan kepentingan yuridis yang juga patut memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, mengingat jaminan fidusia adalah benda bergerak, misalnya kendaraan bermotor dan lain-lain, yang bisa berpindah tangan (pemilikan) maupun lokasi di mana barang itu berada, berubah dengan cepat, sehingga bukan tidak mungkin saat proses di pengadilan yang cukup lama barang jaminan fidusia sudah berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang berakibat putusan pengadilan hanya tinggal putusan dan jaminan tidak bisa dieksekusi karena telah raib.

Oleh karenanya UU Jaminan Fidusia memberikan hak kreditur melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui pengadilan dan mewajibkan debitur menyerahkan jaminan saat eksekusi. Apalagi petugas di pengadilan terbatas, sehingga secara teknis tidak akan sanggup menangani eksekusi dari ribuan debitur dalam waktu singkat.

2. Dalam praktek di lapangan apabila debitur telah wanprestasi, namun ternyata debitur tidak bersedia seccara sukarela menyerahkan barang jaminan, meskipun sudah dilakukan pendekatan-pendekatan secara administratif berupa teguran dan sebagainya secara persuasif, maka kreditur (perusahaan pembiayaan) dapat melakukan upaya eksekusi melalui pendampingan polisi sesuai Perkap No 08 Tahun 2011, dan apabila masih diperlukan dapat dilanjutkan melalui pengadilan negeri.

Jadi dengan demikian secara yuridis perusahaan pembiayaan tetap dapat melakukan eksekusi fidusia bila dalam perjanjian yang disepakati dengan debitur telah mengatur tentang cedera janji dan jika debitur menolak dan melakukan perlawanan saat eksekusi maka dapat meminta pendampingan aparat kepolisian. Sedangkan gugatan melalui pengadilan merupakan upaya terakhir yang diberikan oleh UU, dan apabila upaya ini dilakukan tentu saja selain permohonan eksekusi barang jaminan sebagaimana tersebut dalam perjanjian fidusia, perusahaan ‘leasing’ (kreditur) berhak pula untuk memohonkan penyitaan barang-barang lain milik debitur yang hasil penjualan nantinya digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh kreditur, seperti biaya pengacara dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang tentu saja hal demikian justru akan merugikan debitur sendiri.

Putusan MK ini adalah permohonan dari salah satu debitur perusahaan pembiayaan yang merasa kecewa dengan proses eksekusi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pembiayaan.

Awalnya debitur tersebut menunggak di angsuran ke-10 dari 36 angsuran, dan setelah dilakukan penagihan debitur tersebut tetap tidak membayar, maka dilakukan upaya eksekusi fidusia. Saat eksekusi dilakukan debitur keberatan menyerahkan kendaraan dan juga tetap tidak membayar angsuran, dan terjadi sedikit keributan mulut dengan petugas eksekusi di lapangan sehingga akhirnya eksekusi ditunda dan saat itu kendaraan tetap ada di tangan debitur. Padahal sesuai UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur wajib menyerahkan jaminan saat eksekusi.

Selang beberapa waktu debitur melakukan gugatan perdata terhadap perusahaan pembiayaan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adapun putusan PN Jakarta Selatan antara lain:

Menyatakan debitur cedera janji dan wajib membayar lunas kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan, tetapi di sisi lain perusahaan pembiayaan dan petugas eksekusi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terkait keributan mulut saat proses eksekusi dilakukan. Jadi jika dilihat secara jelas putusan PN Jakarta Selatan secara adil tetap menyatakan debitur cedera janji dan wajib melunasi kewajibannya, hanya di sisi lain PN Jakarta Selatan menghukum perusahaan pembiayaan tersebut membayar ganti rugi terkait keributan saat eksekusi bukan mengenai dijalankannya hak eksekusi tersebut. Atau sederhananya yang dihukum soal kata-kata kasarnya tapi bukan proses eksekusinya.

Menindaklanjuti putusan pengadilan negeri pihak perusahaan pembiayaan akhirnya melakukan eksekusi, namun dalam upaya yang kedua ini dilakukan dengan pendampingan polisi sesuai Perkap No 08 Tahun 2011 sesuai Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 bahwa kreditur berhak meminta bantuan aparat bila debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan fidusia. Eksekusi pun berhasil dilaksanakan dan hal ini membuat debitur kecewa, hingga akhirnya debitur mengajukan permohonan judicial review ke MK.

Belajar dari kasus ini semestinya jika semua pihak memiliki iktikad baik, tentunya permasalahan seperti di atas tidak perlu terjadi.

Di awal proses pembiayaan hendaknya debitur mempelajari hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan termasuk tentang cedera janji dan konsekuensinya, serta mematuhi kewajiban membayar lunas angsuran dengan tepat waktu, dan mengikuti proses penyelesaian piutang yang ada bila menunggak yaitu menyerahkan unit untuk dilelang, dan hasilnya dikompensasikan dengan sisa utang atau debitur dapat melunasi utangnya jika keberatan kendaraannya dieksekusi.

Sebagai kesimpulan, apabila ada sementara pihak menggunakan penafsiran secara salah atas putusan MK dengan niat untuk melalaikan kewajiban utang dengan cara menghindar dari kewajiban angsuran tetapi menolak menyerahkan barang jaminan saat eksekusi, maka hal demikian ini secara yuridis maupun berdasarkan kepatutan (etis), tidaklah dibenarkan. Tindakan seperti ini kadangkala dilakukan oleh debitur tidak beriktikad baik atau memang sejak semula berniat ‘ngemplang’.

Barangkali telah menjadi keharusan/kewajiban bagi semua pihak berpegang dan harus mengikuti prinsip “siapa berutang harus bayar, dan siapa berjanji harus menepati”. (Penulis adalah advokat/konsultan hukum/mediator/arbitrator/ajudikator/fraud investigator/pengamat hukum)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *