oleh

Perekonomian Indonesia Diprediksi Akan Melesat pada 2021

POSKOTA.CO – Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Efektivitas penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penentu.

Menurut pandangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Hj Diana Dewi, memang kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi secara nasional akan sangat berpengaruh dari seberapa efektif pananganan yang dilakukan oleh pusat dan daerah dalam meminimalisasi penularan Covid-19.

“Semua Kebijakan yang diambil harus tetap fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan meminimalisasi dampak yang terjadin di masyarakat. Selain itu kebijakan-kebijakan yang akan dibuat tentunya harus berkelanjutan, serta inklusif secara sosial. Pemerintah juga harus dapat melakukan kerja sama dengan negara lain, agar proses penanganan yang dilakukan akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Diana Dewi yang juga Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Dewan Penasehat APJI (Asosiasi Pengusaha
Jasaboga Indonesia (APJI), Selasa (18/8/2020).

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2021 pada Rapat Paripurna DPR menyatakan, program pemulihan ekonomi akan dilanjutkan dan diiringi dengan reformasi di berbagai bidang. Menurut pandangan dunia usaha, kata Diana, pemerintah harus benar-benar fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi. Hal ini tidak bisa dipandang secara parsial, akan tetapi harus dapat dilakukan secara bersama.

“Kami melihat taruhannya akan sangat besar apabila hingga akhir triwulan ketiga ini belum bisa mengendalikan secara baik, maka apa pun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha pasti akan tetap tertekan oleh kebijakan-kebijakan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Sehingga pengendalian secara penuh akan menjadi kata kunci dalam proses pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Anggaran pemulihan ekonomi nasional dalam RAPBN 2021 sebesar Rp356,5 triliun yang dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, sektoral kementerian lembaga dan pemda Rp136,7 triliun, dukungan UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun. Dijelaskan Dian Dewi yang juga ketua umum DPP Asosiasi Industri Pengolahan Daging Skala UKM dan Rumah Tangga, sebagai pelaku usaha kami melihat bahwa memang program-program tersebut dalam tataran makro telah dibuat, namun belajar dari pengalaman yang ada saat ini akselerasi pelaksanaan kebijakan tersebut yang kami rasakan masih sangat lambat.

“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki dilema antara kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program, namun pemerintah juga harus dapat realistis dalam melihat perkembangan ekonomi global yang semakin memburuk. Terlebih melihat beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Korea yang sudah memasuki krisis ekonomi,” tuturnya.

Nuansa RAPBN 2021 masih diwarnai tingginya ketidakpastian terkait ekonomi global dan domestik di 2021. Meski demikian, paparan pengantar RAPBN 2021 nota keuangan ini memberi optimisme akan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini sebagai pengusaha, kata Diana, memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah. Begitu pula dengan beberapa lembaga-lembaga keuangan internasional yang memandang optimis bahwa perekonomian nasional Indonesia akan mampu bertahan bahkan beberapa memprediksikan perekonomian Indonesia akan melesat pada tahun 2021.

“Beberapa indikator memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Tapi kami sepakat bahwa kita juga tidak bisa untuk terlalu ‘over confidence’ dalam hal ini. Krisis ekonomi global pasti akan mempengaruhi perekonomian nasional,” ujarnya.

Dijelaskan Dian Dewi, ajakan dan rasa optimisme Presiden untuk semua komponen bangsa ‘membajak’ momentum pandemi dalam membuat lompatan besar kemajuan di semua sektor. Sebagai bangsa besar dan bangsa pejuang, pengusaha tetap optimis bahwa Indonesia dapat melalui kondisi ini dengan baik. Posisi pemerintah menjadi sedemikian penting untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat, khususnya di bidang perekonomian.

“Kita sempat memiliki pengalaman buruk ketika Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi, walaupun kondisinya tidak bisa disamakan dengan kondisi saat itu. Namun belajar dari pengalaman tersebut, kita harus bersama bergandengan tangan untuk dapat menyelesaikannya. Pemerintah harus dapat sebagai reperesentasi, negara harus senantiasa hadir untuk masyarakat. Kita sebagai warga negara harus dapat berkomitmen dan berdisiplin dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sudah saatnya perekonomian Indonesia bangkit pascapandemi Covid-19,” tandasnya. (lian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *