oleh

Kenaikan Tarif Tol Memperlihatkan Pemerintah Setengah Hati Memperhatikan Rakyat

POSKOTA.CO-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati  menilai langkah  pemerintah yang akan menaikan tarif tol ruas Cikampek-Purwakarta-Padalarang  (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) mulai 5 September 2020 memperlihatkan pemerintah setengah hati memperhatikan rakyat. Disatu sisi pemerintah memberikan Stimulus BLT dan Bansos, tetapi pada saat yang bersamaan sejumlah tarif termasuk tarif tol dinaikkan.

“Saya lihat pemerintah setengah hati dalam membantu rakyat. Disatu sisi rakyat seolah-olah diberi bantuan, namun pada waktu yang bersamaan mereka ditekan dengan kenaikkan sejumlah tarif,” kata Anis yang juga politisi senior PKS ini, Jum’at (04/09/2020).

Menurut dia, menaikkan tarif kedua ruas  jalan tol tersebut sangat tidak tepat ditengah beban ekonomi masyarakat yang  sangat berat. Sebab menaikan tarif kedua ruas tol tersebut akan membuat biaya transportasi meningkat.

Padahal seperti diketahui kedua ruas tol tersebut memiliki arti strategis dalam mendukung  angkutan barang dan jasa yang akan masuk ke kawasan Jabodetabek. Dengan naiknya tarif tol tentu akan membaut biaya transportasi akan naik yang selanjutnya akan membuat naiknya harga barang.

“Saya berharap kenaikan tarif harus ditunda. Waktunya sangat tidak tepat,” ujar Anis.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan kedua ruas jalan tol di atas mulai 5 September 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini diketahui melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang – Cileunyi.

Seperti kenaikkan tol Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa) pada bulan Agustus lalu, tarif tol pada ruas Cipularang dan Padaleunyi juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Karena penyederhanaan ini, maka konsekuensinya sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil.

Pada ruas tol Cipularang, kenaikan tarif tol untuk kendaraan Golongan I sebesar 20,16% dari Rp 59.500,- menjadi Rp 71.500,- dan Golongan IV naik sebesar 4,02% dari Rp 99.500,- menjadi Rp 103.500,-. Sedangkan untuk kendaraan Golongan V yang merupakan truk-truk besar milik korporasi, justru mengalami penurunan sebesar 13,02% dari Rp 119.000,- menjadi Rp 103.500,-.

“Sikap pemerintah terlihat semakin tidak adil. Sebab langkah ini yang paling terpukul adalah masyarakat kecil serta UMKM,” tambah Anis.

Kondisi ini, tambah Syaikhu, sama saja dengan memperlebar jurang ketidakadilan. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, seharusnya Pemerintah memberikan insentif  pada UMKM yang sudah sangat terpukul, bukan menaikkan tarif tol.

Anis menagaskan, pemerintah sangat tidak peka melihat kondisi saat ini. Ditengah  kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang  menuju jurang resesi malah giat menaikkan sejumlah tarif. Data yang dirilis BPS beberapa waktu lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami penurunan hingga -5,32%. Maka dengan adanya kenaikan sejumlah tarif diprediksi akan sulit mengembalikan pertumbuhan ke arah yang positif. (*/fs)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *