oleh

Industri Pelayaran Perlu Relaksasi Pemerintah

POSKOTA.CO – Industri Pelayaran perlu mendapatkan Relaksasi dari Pemerintah.

Pemilik  atau pengusaha kapal berharap pemerintah maupun stakeholder merealisasikan beberapa usulan dari DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA)

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto saat menggelar acara webiner bersama wartawan, Kamis siang (25/6).

Permintaan pinjaman modal kerja dengan bunga ringan guna mencegah terjadinya PHK akibat perusahaan bangkrut di era pandemi covid-19, salah satu yang diusulkan.

Selain itu diharapkan adanya keringanan atau relaksasi dari pemerintah terkait pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor transportasi laut yang dibebankan kepada perusahaan pelayaran.

Carmelita Hartoto mengungkapkan di masa pandemi ini, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh pengusaha pelayaran namun hampir menyeluruh termasuk pemerintah yang mulai mengalami kesulitan financial.

Para pelaku usaha menyadari, bantuan langsung dari pemerintah cukup berat terutama untuk finansial. “Kita berharap ada bantuan lainnya dari pemerintah misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mengeluarkan biaya atau uang,

“Silahkan buat kebijakan, tapi yang meringankan pelaku usaha, seperti soal PNBP, penundaan pembayaran di pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lain,” kata Carmelita ketika diskusi online dengan Forum Wartawan Perhubungan.

Harapan lainnya, agar Kementerian BUMN segera memerintahkan operator pelabuhan dan anak usahanya memberikan keringanan biaya dan penundaan pembayaran uang jasa yang sudah jatuh tempo.

Dengan memberikan penundaan pembayaran di pelabuhan termasuk PNBP, Carmelita meyakini bisa membantu meringankan pengusaha kapal. “Cukup kebijakan seperti sudah sangat membantu, tidak perlu ngeluarin uang buat kami,” tuturnya.

Soal stimulus yang belum jalan secara penuh, Carmelita, mengkhawatirkan mempercepat para pelaku usaha bangkrut.

Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang.

Sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

DPP INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang.

Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50 persen atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Menurutnya, relaksasi terhadap kewajiban membayar PNBP ini masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan akan sangat membantu meringankan beban perusahaan pelayaran di tengah pandemi virus Covid-19.

“Keringanan PNPB masih digodok di biro hukum Kemenhub, keringanan PNBP akan segera banyak membantu kami,” jelasnya.

Keinginan lainnya, lanjutnya, jenis relaksasi penundaan pembayaran lain yang dapat menambah biaya pelayaran. Masalahnya, relaksasi seperti restrukturisasi pinjaman melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung ada kejelasan.

Dia menyadari relaksasi yang terkait dengan pembiayaan agak sulit dilakukan. Dari sisi pinjaman jelasnya perusahaan pelayaran memiliki pinjaman cukup tinggi.

Carmelita menegaskan industri pelayaran mengarah ke kebangkrutan atau pailit jika tidak mendapatkan relaksasi dari pemerintah. “Berapa lama lagi kami mampu bertahan,  semakin besar beban semakin berat untuk industri,” jelasnya. (d)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *