IMLOW : TPS Dapat Mengajukan PKPU Perusahaan Ribuan Kontener Limbah B3 ke Pengadilan Niaga

Read Time:2 Minute, 15 Second

POSKOTA.CO – Sekjen Indonesian Maritime Logistik and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento mengungkapkan bila masalah limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) tidak kunjung diselesaikan, pengelola TPS  (tempat penimbunan sementara) dapat mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga.

Menurut Ridwan  sesuai UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bila mana PKPU tidak  ada kesepakatan perdamaian juga, dapat dilanjut ke permohonan pailit.

Ridwan juga  mempertanyakan hasil laporan surveyor (LS) terhadap ribuan kontener limbah plastik yang kini mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok yang diduga mengandung limbah B3.

Menurutnya,  sebelum kontener impor masuk ke Indonesia umumnya dilakukan pemeriksaan oleh surveyor dengan terbitnya dokumen laporan surveyor (LS) di negara asal barang tersebut.

“Kalau laporan LS nya benar, kenapa ribuan kontener itu tidak bisa keluar dari pelabuhan dengan alasan pemiliknya mengaku dipersulit pihak Beacukai,” ujar Ridwan kepada wartawan, pada Kamis (9/1/2020).

Saat ini lebih dari 180 hari atau enam bulan lalu, ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3)  menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok.

Mangkraknya ribuan kontainer di pelabuhan Priok itu sempat viral di media sosial maupun pemberitaan media massa karena menyebabkan ketidakpastian bisnis, gangguan kelancaraan arus barang serta mencemari lingkungan pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok yang 65% aktivitas perdagangan ekspor impor maupun domestik dikapalkan melalui pelabuhan ini.

Bahkan Kadin Indonesia, sempat memanggil para stake holder dan pemilik kontener limbah plastic tersebut dan disepakati Kementerian KLHK harus segera memilah mana kontainer yang positif mengandung B3 dan mana yang tidak.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Perdagangan, Benny Sutrisno, saat memimpin rapat pertemuan stakeholders dan asosiasi terkait juga mempertanyakan hasil pemeriksaan surveyor yang dilakukan di pelabuhan pemuatan kontainer-kontainer berisi limbah plastik.

Sebab apabila telah memperoleh laporan surveyor (LS) yang menyatakan kontainer tersebut tidak mengandung B3, seharusnya tidak terjadi masalah seperti sekarang ini barang ditahan Beacukai dan mangkrak berbulan-bulan.

Dalam pertemuan di KADIN bahwa, nilai ekonomis ribuan kontainer bermasalah itu di perkirakan mencapai 500 dollar AS/ton atau setara Rp.7 juta/ton (dengan kurs Rp.14.000/dollar AS).

Jika satu kontainer memuat 20 ton (ukuran 20 kaki), maka nilai ekonomisnya mencapai Rp.140 juta/bok, dan jika kontainer tersebut berukuran 40 kaki maka bisa mencapai Rp.280 juta/bok.

Kalau terdapat sekitar 1.000 bok kontainer saja misalkan, berarti nilai ekonomis kontainer bermasalah itu bisa mencapai Rp.140 milliar s/d Rp.280 milliar.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Priok, masih terdapat 1.024 bok kontainer impor yang diduga berisi limbah plastik. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom. (dr)

 

 

 

 

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *