oleh

IMLOW: Perizinan di Priok Tebang Pilih, Menko Maritim Harus Awasi Bawahan

POSKOTA. CO – Proses pemberian dispensasi maupun kemudahan dalam proses perizinan  melalui daring/online di Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok masih belum transparan.

Sekjen Indonesian Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento menilai pemberian izin di OP Priok terkesan berdasarkan atas dasar like and dislike.

“Harusnya berdasarkan teori berkeadilan bukan like and dislike,” tutur Ridwan yang juga doktor hukum, Rabu (21/4/2020).

Penggiat  dan pengamat kemaritiman dan ke pelabuhan ini  mengingatkan agar dispensasi perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan, tidak tebang pilih.

Ridwan menyambut baik   implementasinya dispensasi pengurusan perizinan tersebut telah dapat diakses oleh pebisnis bidang kepelabuhanan secara daring/online.

Dalam implementasinya harus dipastikan assessment-nya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Prosesnya mesti transparan melalui pelayanan digitalisasi terhadap perizinan-perizinan itu,” ujar Ridwan, melalui siaran persnya, pada Rabu (21/4/2020).

Menurutnya, IMLOW menerima laporan dari pemakai jasa pelabuhan, untuk proses penerbitan rekomendasi perizinan TPS (tempat penimbunan sementara) oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, karena belum berbasis digital atau online sehingga assessmentnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Bahkan dari dua pengusaha yang mengajukan hanya satu yang diberikan rekomendasi, padahal semua persyaratan kedua perusahaan sama.

“Saya dapat informasi perusahaan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari OP dengan alasan belum dapat rekomendasi dari Pelindo II, padahal perusahaan satunya juga tidak ada rekomendasi dari pelindo,” ujar Ridwan yang menganggap Kepala Otoritas Pelabuhan tebang pilih.

Dia berharap Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Dirjen Perhubungan Laut dapat mengawasi bawahannya terutama dalam pemberitaan layanan perizinan yang dilakukan di unit pelaksana tehnis dibawahnya termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

Ridwan mengatakan, relaksasi perizinan kepelabuhanan juga seharusnya tidak hanya menyentuh soal perizinan TERSUS dan TUKS saja, tetapi juga pendukung kegiatan pelabuhan lainnya seperti fasilitas TPS yang walaupun izinnya diberikan oleh instansi lain (Bea dan Cukai), namun rekomendasi awal pengurusan perizinan TPS di pelabuhan berada pada Otoritas Pelabuhan.

Ridwan menambahkan IMLOW akan mengajukan surat permintaan keterbukaan informasi publik mengenai masalah ini ke Menko Marim selaku pelaksana tugas Menteri Perhubungan , sesuai UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

PENJELASAN OP

Dikutip dari beritakapal.com  Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jece Julita Piris menjelaskan

instansinya telah menerapkan sistem berbasis online dan terpantau langsung oleh Kementerian Perhubungan untuk seluruh proses perizinan kepada pelaku usaha dan pengguna jasa.

“Disaat masa penanganan pandemi Covid-19, kami menerapkan sistem kerja work from home (WFH) berbasis online dan dipantau di WhatsApp (WA) group pejabat eselon II, III dan IV,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan IMLOW terjadi ketidakadilan dalam pemberian rekomendasi perizinan terhadap tempat penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan Tanjung Priok dia menjelaskan mengacu dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan no 23/PMK.04/ tahun 2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

Dalam aturan itu, kata Jece, penyelenggara pelabuhan hanya memberikan rekomendasi terhadap kesesuain lahan, yang harus berada di pelabuhan dan sesuai rencana induk pelabuhan/RIP.

“Lahan itu jika milik PT Pelindo, perusahaan harus berkoordinasi dengan PT Pelindo ditandai bukti sudah ada surat pemanfaatan lahan oleh PT Pelindo , baru OP bisa evaluasi sesuai dengan RIP barulah OP mengeluarkan rekomendasi ke Bea dan Cukai, karena yang memberikan Izin TPS adalah Bea dan Cukai,” tandasnya. (D)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *