TUNTUTAN BELUM DISEPAKATI, PEKERJA JICT BAKAL GELAR MOGOK KERJA – Poskota.co

TUNTUTAN BELUM DISEPAKATI, PEKERJA JICT BAKAL GELAR MOGOK KERJA

POSKOTA.CO – Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Direksi PT JICT dan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, dengan 19 tembusan, bahwa SP JICT akan mogok kerja selama seminggu terhitung mulai 3 Agustus hingga 10 Agustus 2017.

Surat tersebut menyatakan, sehubungan dengan tidak adanya kesepakatan mengenai implementasi Risalah Perundingan 9 Mei 2017 (Risalah Rapat 9 Mei 2017), di mana dalam hal ini Direksi PT JICT selaku pengusaha secara sepihak tidak melaksanakan segala komitmennya.

Padahal Risalah Rapat 9 Mei 2017 merupakan kesepakatan perdamaian atas rencana mogok SP JICT sebelumnya, maka SP JICT akan melaksanakan aksi industrial mogok kerja sebagai bagian hak pekerja sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Surat nomor SMICTRBT/136N11/2017 tertanggal 21 Juli 2017 sebagai pemberitahuan mogok kerja pada Kamis 3 Agustus 2017 (mulai pukul 07.00 WIB) sampai dengan Kamis 10 Agustus 2017 (pukul 23.59 WIB), ditandatangani Ketua SP JICT Nova Sofyan Hakim sebagai penanggung jawab dan Sekjen M Firmansyah Sukardiman.

Selain ingkarnya pengusaha dalam implementasi Risalah 9 Mei 2017 dengan tidak melaksanakan pembayaran bonus tahunan 2016 yang dibayarkan 2017 kepada pekerja sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dan atau kesepakatan.

“Aksi mogok kerja juga didasari oleh pembayaran rental cost/fee perpanjangan konsesi JICT yang belum sah secara hukum, tetapi tetap dilakukan oleh pengusaha, sehingga mengakibatkan pengusaha tidak memberikan hak pekerja sesuai PKB dan atau kesepakatan serta mengakibatkan turunnya kesejahteraan pekerja,” ujar Nova, Selasa (25/7). (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.