oleh

PWO Jepara Sikapi Berita Cabul di Media Online

-Daerah-153 views

POSKOTA.CO – Menyikapi tautan berita media online yang berbau cabul, fitnah, dan hoaks terkait ditangkapnya oknum kepala Desa Gemulung serta berita jual beli jabatan di masa pandemi Covid-19.

Jual beli jabatan itu sendiri diduga melibatkan orang nomor satu di Jepara yang menarik perhatian dalam ‘Kopi Diskusi PWO Jepara.

Kopi Diskusi bersama PWO (Perkumpulan Wartawan Online Independen) Jepara di Warung Kopi Pujasera Ngabul membedah persoalan-persoalan serta klarifikasi maraknya perkara dugaan korupsi hingga pelanggaran hukum yang melanggar ketentuan undang-undang hukum di negeri ini.

Ketua Bidang Advokasi Pwo Jepara Eko Mulyantoro bersemangat dalam diskusi. Diskusi para pengurus PWO bertujuan menganalisis dan membedah pemberitaan di media online lokal serta media cetak yang marak memberitakan sepihak.

“Pemberitaan-pemberitaan media lokal dan nasional yang ditulis oleh teman-teman wartawan daring apakah mereka menulis sudah mengikuti kaidah pada pasal-pasal ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau belum,” tandas pria berperawakan tinggi itu sambil mengusulkan Diskusi PWO Jepara tetap jalan.

Pria kelahiran asli Semarang itu sambil menunjuk pedoman buku jurnalistik mempertanyakan, apakah pemberitaan dugaan cabul yang men-justice pihak-pihak yang diberitakan serta pihak yang merasa dirugikan itu sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999.

Kemudian Wakil Ketua PWO Jepara Taufiqurrahman juga menyebut, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang.

“Terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai terapis kesehatan.

Sekretaris PWO Jepara Soegiarto juga menyinggung adanya pemberitaan sepihak yang ditulis oleh sejumlah media lokal di Jepara. “Sebagai wartawan dalam naungan PWO wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik,” ujar mahasiswa jurusan ekonomi Unisnu Jepara ini.

Jurnalis kelahiran Desa Ngasem yang juga pedagang itu mencontohkan, kita semua sebagai wartawan Indonesia dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul yang bisa merugikan pihak-pihak lain. “Hal ini sebagai bentuk kewajiban kita memahami kode etik jurnalistik,” tandas jurnalis Jateng 7.com.

Sementara Singgih Purwanto, wartawan Legalitas, yang berperawakan tinggi kurus itu juga memberi tambahan dalam diskusi membedah hoksa.

“Kode Etik Jurnalistik sebagai batasan kita dalam mencari informasi, menghimpun serta memberitakan sampai jadi berita oleh redaksi kemudian diposting via online merupakan informasi disertai data-data yang cukup untuk dipublikasikan, sebab jika kita asal membuat berita, apalagi merugikan pihak lain tanpa konfirmasi yang akan jadi objek pemberitaan maka ancaman kita sebagai wartawan adalah Undang-Undang ITE,” ujar Singgih yang juga aktivis Marhaen. (pwo-jepara/jiji-pwojtg)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *