oleh

Pengajuan Kartu Prakerja ke Presiden Didukung Anggota FPKB

-Daerah-58 views

POSKOTA.CO – Disampaikan Umi Zahrok disela-sela Kunjungan kerja komisi E ( kesra ) DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa ( 30/06/2020) di unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja ( UPT BLK ) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur di Jember, Terdampak pandemi Covid 19 yang kena PHK kurang lebih 56.000 pekerja dan yang dirumahkan 34.000 Pekerja antara lain pekerja formal starweek dan Maspion danlain-lain.

Oleh karenanya Umi Zahrok sangat mendukung upaya Gubernur Jatim mengajukan Kartu Prakerja ke Presiden sejumlah kurang lebih 930 ribu yang akan di distribusikan ke Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

Selain itu anggota FPKB Jatim Umi Zahrok juga mendukung upaya Disnakertrans Provinsi Jatim mendorong BLK-BLK memiliki sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) dan mampu menciptakan instruktur mahir sampai 10 tahun.

Umi menambahkan supaya punya angkatan kerja perlu ada kenyamanan kerja, adapun untuk menurunkan TPT ( tingkat pengangguran terbuka) perlu ketrampilan berbasis kompetensi. Faktanya, lulusan sekolah hanya mendapat LSP1 ( lembaga sertifikasi profesi tingkat 1 ) namun Skill nya belum sesuai standar maka perlu BLK tambah umi.

Ditambahkan Umi, pelatihan di Sekolah satu sepeda motor untuk 1 kelas, kalau di BLK satu motor untuk 2 siswa supaya ada kompetensi. BLK berbasis masyarakat dimaksudkan untuk peningkatan minat, bakat dan ketrampilan masyarakat misalnya service sepeda motor, las, tata rias dan sejenisnya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROPINSI JAWA TIMUR Bapak Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H. Menyampaikan bahwa Disnakertrans punya tugas pokok menurunkan Angka Pengangguran Terbuka dan Kompetensi melalui Ruang Ketenagakaerjaan.

Tugas dan Fungsi UPT BLK melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan pengetahuan berdasarkan klaster kompetensi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Program Peningkatan Kwalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja UPT BLK Jember diantaranya Pelatihan Institusional (PBK), Pelatihan Non Institusional ( PBM/MTU ) Pelatihan Swadaya Murni / mandiri, Pelatihan khusus (pihak III) atau jejaring melalui mitra kerja / industri, Prakerin mitra kerja pendidikan formal dan Sertifikasi Kompetensi ( BNSP-LSP )

Sasaran pelatihan diantaranya Pencaker ( alumni pendidikan formal ), Tenaga kerja (Up skilling-Reskiling), Prakerin/PKL ( SMK, PT-SKPI ) , Korban PHK/dirumahkan, Persiapan purna tugas (wirausaha)

Kendala atau permasalahan diantaranya Jumlah SDM terbatas (memasuki purna tugas, meninggal), Kesulitan monitoring alumni pelatihan yg sudah penempatan dan terbatas yg melapor, Prasarana pelatihan pada bidang tertentu kurang memenuhi syarat sesuai dengan klaster / skema pelatihan / sertifikasi, Animo masyarakat pada bidang dan sektor tertentu yg menjadi pilihan pelatihan dan kurang sesuai dengan lowongan jabatan.

Sementara Kepala UPT BLK Jember Bapak Sutrisno, S.Pd. MM dalam kata pengantar Profil yg dibagikan dalam forum kunker Komisi E DPRD Jatim menyampaikan bahwa tugas dan fungsi mendatang cukup berat karena perbedaan yg cukup signifikan antara kemampuan ketrampilan calon tenaga kerja dengan kebutuhan ketrampilan yg dipersyaratkan di dunia usaha.(sum)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *