by

Otonomi Khusus Bukan Kepentingan Dayak

-Daerah-35 views
Read Time:6 Minute, 4 Second

POSKOTA.CO – Otonomi khusus (otsus) Kalimantan sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, bukan kepentingan masyarakat Dayak.

“Tapi kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan dari berbagai suku dan agama, supaya tercapainya penjabaran pembangunan yang berkeadilan sosial,” kata Prof Dr H Chairil Effendy MS, guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan), Pontianak.

Chairil Effendy mengatakan hal itu dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat, dalam rapat Panitia Pelaksana dan Tim Perumus Seminar Nasional: “Legal Standing dan Urgensi Otonomi Khusus Kalimantan” di Rumah Adat Melayu, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak, Sabtu (15/2/2020).

Menurut Chairil, pemberlakuan otonomi khusus Kalimantan, sehubungan pemindahan IKN ke Kalimantan sebagaimana diumumkan Presiden Indonesia Joko Widodo, Senin 26 Agustus 2019, untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat dari berbagai suku dan agama di Kalimantan, tanpa terkecuali, terutama adanya jaminan lingkungan hidup tidak mengalami kerusakan.

Berkaitan dengan itulah, menurut Chairil, dibutuhkan kesamaan persepsi segenap lapisan masyarakat, untuk mendukung pemberlakuan otonomi khusus melalui Seminar Nasional Otonomi Khusus Kalimantan di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Jumat 24 Juli 2020.

“Karena itu segenap lapisan masyarakat harus bisa melakukan sosialisasi kepada komunitas masing-masing sebelum seminar otonomi khusus Kalimantan didelenggarakan,” ujar Chairil Effendy.

Dari kisi-kisi draft tim perumus, ada delapan legal standing tuntutan otonomi khusus Kalimantan, sehubungan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana pengumuman Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, pada Senin 26 Agustus 2019.

Pertama, empat provinsi di Kalimantan masih berstatus ‘negara bagian’ dari Republik Indonesia Serikat, karena dibentuk berdasarkan produk undang-undang sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tanggal 7 Desember 1956.

Di dalam UUDS 1950, sebuah provinsi berstatus Negara Bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dan sampai sekarang, pasca Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 (untuk kembali ke UUD 1945), tidak ada pencabutan terhadap UUDS 1950.

Kemudian, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957, tanggal 10 Mei 1957; Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tangal 26 Juni 1959; Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tanggal 29 November 1956.

Kedua, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembakuan Nama Rupabumi, di mana digariskan penyebutan dan atau penulisan nama wilayah dan fasilitas umum bentukan manusia, harus mengacu kepada kearifan lokal masyarakat setempat.

Identitas Lokal
Di samping itu harus mengacu kepada bahasa daerah setempat, legenda suci setempat, mitos suci setempat, adat istiadat setempat dan hukum adat setempat. Pembakuan nama rupabumi, di Indonesia dipertegas di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006, dan secara lebih teknis keluar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1178/PUM, tanggal 5 April 2013, demi terwujudnya identitas lokal dalam integrasi regional, nasional dan internasional.

Ketiga, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 12230, tanggal 17 November 1999, dengan menetapkan setiap tanggal 21 Februari sejak tahun 2000, sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional.

Berdasarkan sidang United Nation General Assemby (UNGA) pada 18 Oktober 2019, menetapkan Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional, berlangsung selama satu dekade, yaitu 2022-2032.

Keempat, Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007, berupa hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), di antaranya hak mempertahankan identitas budaya, hak mempertahankan tanah adat, hak memperoleh pekerjaan layak, hak memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berhak menentukan sikap politiknya.

Kelima, Pasal 225 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, dalam kaitan Kalimantan berbatasan laut dan darat langsung dengan Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam.

Keenam, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Ayat (1) menyebut, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Pada Ayat (2) menyebut, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 35-PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, tentang Hutan Adat menyatakan bahwa hutan adat milik masyarakat adat setempat.

Kedelapan, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 97-PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pula pengakuan terhadap sistem religi (agama) berbagai suku bangsa di Indonesia yang bersumber doktrin: legenda suci, mitos suci, adat istiadat dan hukum dari suku bangsa yang bersangkutan di Indonesia.

Berkeadilan Sosial
Tuntutan otonomi khusus Kalimantan, wujud kesadaran baru di kalangan masyarakat di Kalimantan untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia demi terwujudnya program pembangunan yang berkeadilan sosial.

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia: adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat di Kalimantan sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.

Sementara dalam hal ekonomi, Kalimantan adalah daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun masyarakatnya, tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Selama ini hasil kekayaan alam Kalimantan belum dinikmati secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat asli, sehingga berakibat terjadinya kesenjangan antara Kalimantan dan daerah lain, antara penduduk asli dan bukan asli, bahkan cenderung terjadinya pengabaian hak-hak dasar penduduk asli di Kalimantan.

Di daerah pedalaman dan perbatasan Kalimantan, masyarakat tidak menikmati jalanan beraspal, tidak menikmati listrik, layanan kesehatan yang memadai dan pendidikan yang layak.

Untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi di Kalimantan dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kalimantan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat di Kalimantan, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat dari berbagai suku di Kalimantan, melalui penetapan daerah otonomi khusus; sebagai jaminan membendung berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penduduk dari berbagai suku di Kalimantan adalah salah satu rumpun dari ras Mongoloid yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum berkeadilan, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Kalimantan.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Kalimantan belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Kalimantan dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk di Kalimantan.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara provinsi di Kalimantan dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kalimantan, serta memberikan kesempatan kepada penduduk di Kalimantan, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (aju)

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini