oleh

Laporan Reses I dan Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Jatim

-Daerah-119 views

POSKOTA.CO – Mengelola Pemerintahan tidak bisa sendirian, dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait serta bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Hal itu ditegaskan Umi Zahrok mengikuti Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Nota penjelasan Gubernur Jawa Timur, Senin(29/6/2020).

Berkat komitemen dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif menjalankan tupoksi masing-masing masalah seberat apapun akan mudah dilewati. Seperti saat ini, semua merasakan beratnya masalah pandemi covid 19 tapi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 hasil Audit BPK RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dan Aspirasi Masyarakat juga berjalan dengan baik.

Terkait dengan Raperda Provinsi Jatim TA 2019 merupakan hasil dari pelaksanaan APBD TA 2019 dengan mengacu pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Pemerintah Daerah diantaranya meningkatkan target pendapatan daerah, mengembangkan kebijakan partisipatif, berkelanjutan serta perluasan pendatan daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini diwujudkan dalam penyajian Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Ditambahkan, Informasi-informasi yang diungkap dalam laporan keuangan disajikan secara objektif dengan pengungkapan penuh (full disclosure) sehingga data yang tersaji dapat memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan di tahun berkenaan dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di tahun anggaran berikutnya.

Laporan Keuangan, lanjut gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan juga dilakukan pemeriksaan secara bertahap oleh BPK RI, dan pada tanggal 18 Juni 2020 dilaksanakan rapat Paripurna Istimewa terkait penyampaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

Umi Zahrok

Umi Zahrok, anggota dari fraksi PKB, kali ini ditunjuk sebagai Juru Bicara penyampaian Laporan Hasil Reses I tahun 2020 Masa Bhakti Tahun 2019-2024 khusus Daerah Pemilihan ( Dapil ) V meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang.

Terekam dalam serap aspirasi terkait Koperasi, UKM, Pertanian dan Infrastrukturnya, obyek wisata yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa, Air bersih, Perairan dan Jembatan serta Peternakan, begitu juga tempat-tempat Ibadah dan Pesantren.

Dijelaskan, masa reses I tahun 2020 mulai 30 maret s/d 6 april 2020 anggota dewan menemui konstituen sebagai wahana menjalin hubungan antar wakil dan yang diwakili, anggota dewan juga menemui masyarakat luas tanpa terkecuali di dapil V ( Jember dan Lumajang ) dalam rangka Serap aspirasi. (mak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *