oleh

Komis E DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pelaksanaan APBD Pemprov Jatim Tahun 2019

-Daerah-85 views

POSKOTA.CO – Dalam Rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran ( TA) 2019, Senin( 20/07/2020), Komisi E dengan mitra Kerja telah disampaikan bahwa serapan anggaran rata rata mitra komisi E mencapai 90,39%, adapun capaian indikator kinerja daerah 109,44%. Komisi E mengapresiasi capaian tersebut.

Umi Zahrok anggota FPKB yang duduk di Komisi E DPRD Provinsi Jatim, menyampaikan bahwa apresiasi Komisi E tersebut ada beberapa catatan diantaranya kendati IPM Jatim Tahun 2019 mencapai 71, 50 mengalami kenaikan 1,03% dibanding Taun 2018 namun Provinsi Jatim masih menempati urutan ke 7 diantara provinsi di pulau jawa.

Hal ini dipicu oleh rendahnya harapan lama sekolah yang masih berada pada angka 13,16/tahun. Oleh karena itu komisi E mendukung langkah Dinas Pendidikan untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar lulusan SD yang melanjutkan ke Pondok Pesantren dan lulusan SD yang bekerja secara mandiri juga dapat dimasukkan dalam perhitungan Angka Partisipasi Sekolah.

Ditambahkan Umi, yang juga masuk dalam Pansus Evaluasi Kinerja Program Pemprov Jatim Tahun 2019 menekankan pentingnya angka partisipasi sekolah memasukan anak didik dipesantren.

Ditambahkan, bidang ketenagakerjaan Komisi E mendorong revitalisasi 16 Balai Latihan Kerja milik Pemprovinsi, peningkatan SDM Instruktur dan memastikan kepatuhan perusahaan2 terhadap regulasi yang ada melalui peningkatan kapasitas Pengawasan Ketenagakerjaan di Derah Kabupaten/ Kota.

Dilanjutkan Umi Zahrok, dibidang Kesehatan Komisi E mendorong supaya serapan anggaran ditingkatkan diantaranya mendukung Dinas Kesehatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalukan perluasan sasaran Pemberian Makanan Tambahan ( PMT) untuk ibu hamil kurang energy kronis (KEK).

Dan terhadap Anggaran Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang serapannya masih belum maksimal komisi E mendorong Dinkes Pemprov Jatim berkoordinasi intens dengan lintas OPD semisal Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, maupun dengan pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai pengusul PBI sesuai dengan Data Terpadu Kesejahtraan Rakyat ( DTKS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *