oleh

Kafe Karaoke Ilegal di Pantai Pungkruk Mororejo Beroperasi, Aparat Hukum Tutup Mata

-Daerah-2.978 views

POSKOTA.CO – Kafe karaoke di kawasan Pantai Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara tidak berizin domisili alias ilegal.

Namun di pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan gencar-gencarnya berjuang keras melawan virus Corona. Justru hal tersebut tidak di barengi semua masyarakat peduli, terlebih para pengusaha kafe justru ngotot nekat beroperasi memburu pundi-pundi rupiah.

Meski tidak mengantongi izin domisili, apalagi menghiraukan protokol kesehatan operasinya kafe karaoke tersebut mengundang kerumunan masa.
Dalam pantauan media ini saat menyambangi kediaman Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jumat (1o/7/2020).

Saat konfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Desa Mororejo mengutarakan, pihak Pemdes Mororejo juga tidak mengetahui pasti pemilik dari bangunan lokasi karaoke di wilayah kami, serta semua kafe karaoke di kawasan Pantai Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ternyata tidak ada izin domisili, surat izin gangguan, biasa juga disebut HO (hinderord onnantie) dan IMB ataupun TDUP yang lazimnya diurus oleh pemilik melalui pengajuan surat keterangan ke pemerintah desa,” ujar Kades Mororejo di ruang kerjanya.

“Semua kafe karaoke yang beroperasi di wilayah Pantai Pungkruk, tidak ada pengajuan surat izin domisili dan surat izin HO atau tembusan surat perizinan baik dari Dinas Pariwisata atau instansi terkait, kepada pihak desa, sehingga kami tidak tahu tentang siapa pemilik usaha tersebut,” ungkap petinggi Mororejo sesuai fakta yang ada.

Dia menambahkan, masyarakat sudah sejak lama tidak berkenan atas adanya usaha karaoke di wilayahnya, namun karena tidak ada tindakan nyata dari pemda untuk menutup kegiatan karaoke, mereka hanya pasrah dengan kondisi tersebut.

Melihat dari sisi hukum usaha karaoke yang saat ini ada di Jepara bertentangan dengan Perda No 9 Tahun 2016 dan Perda No 2 Tahun 2003 jo Perda No 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman beralkohol. Sebagian besar usaha karaoke berdiri sendiri dan bukan sebagai bagian pendukung fasilitas hotel atau restoran.

Melihat fakta tersebut tentunya pemerintah daerah harus tegas dalam menegakkan peraturan daerah yang sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Apabila terjadi pelanggaran kegiatan, sesuai Perda Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 81 (3) dan Pasal 82 (3), TDUP di bekukan sementara. (@jigtimjateng)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *