Wisata – Poskota.co

Wisata

KREATIFITAS PAINTING ON T SHIRT DARI BANYUWANGI

Wisata
POSKOTA.CO - Sekarang ini T-Shirt dalam berbagai rupa ditawarkan kepada T-Shirt mania, dengan berbagai selling point. T- shirt memang memiliki pangsa yang besar dan luas. Penggunanya bisa orang tua, anak-anak, unisex, dan tentu saja anak muda sebagai bagian gaya hidup fashion. Karena itu bisnis T-Shirt selalu hidup, dan menggiurkan untuk digelutinya. Dari kota Banyuwangi, ada sebuah kreasi T-shirt yang ditawarkan, meski idenya ini tidak original, namun produknya memikat hati banyak orang. Namanya Pot BWI Lukis Kaos. POT singkatan dari Painting on T Shirt. Produknya memang kaos dengan lukis tangan. Owner-nya Yuri Subagyo, kelahiran Madiun 4 Januari 1071 ini memang bukan asli orang Using atau orang Banyuwangi, namun T-Shirt produksinya cukup dikenal di Banyuwangi. Disamping owner, Y...

DANDIM DAN KAPOLRES NGETRIL BERSAMA

Wisata
POSKOTA.CO - Puluhan Bikers Kodim 0809/Kediri dan Polresta Kediri, beruji nyali menyusuri jalanan lereng gunung wilis, yang terletak di Kecamatan Grogol. Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi dan Kapolresta Kediri, AKBP Bambang Wijanarko ikut ambil bagian dan berbaur dengan Komunitas Trail Kediri (KTK), sabtu (04/06/2016). Tanjakan yang cukup menantang, baru terasa pada jarak kilometer 7 yang berlokasi di gunung batok (lereng gunung wilis). Jalanan yang sudah tidak lagi beraspal ini ,cukup beresiko bagi keselamatan ,bila kurang berhati-hati dalam mengendarai motor, ini dikarenakan jalan yang dilewati masih sebatas jalan berbahan dasar batu (makadam). “Mengikuti trail adventure ini, merupakan tantangan tersendiri bagi siapa saja yang ikut serta, karena jalanan beraspal akan sele...
DISPERINDAG RIAU PASARKAN PRODUK UMKM SECARA DARING

DISPERINDAG RIAU PASARKAN PRODUK UMKM SECARA DARING

Wisata
POSKOTA.CO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan membantu memasarkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah daerah setempat lewat media daring atau secara online melalui situs lapakriau.com yang akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2016 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Riau. "Sistem online tersebut diterapkan sebagai sarana pemasaran produk UMKM yang kami bina dan dengan cara ini jangkauan pemasaran jadi semakin luas serta tentunya akan meningkatkan transaksi penjualan," kata Kepala Disperindag Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu. Ia mengatakan, dengan pemasaran secara online produk para pelaku UMKM akan dikenal secara nasional dan diharapkan pengrajin juga terus meningkatkan kualitas produk serta menempatkan produknya pada kemasan yang menarik. Selain kualitas...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.