Daerah – Poskota.co

Daerah

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpaul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) petang. "Saya harap diskusi kesenian ini dapat menghasilkan pemikiran yang maju dalam kehidupan kesenian di Jawa Barat," kata Dedi Mizwar dalam sambutannya pada acara Diskusi Kesenian di Depok. Lebih lanjut Dedi memaparkan, Jawa Barat mempunyai tiga zona kebudayaan, yakni Melayu Betawi yang diwakili oleh Depok, Bekasi dan lainnya, di sebelah utara ada Cirebon dan zona ketiga Sunda priangan yang meliputi wilayah Bandung dan sekitarnya. Kebudayaan setiap kecamatan pun bisa berbeda-beda. "Ini bisa menjadi modal utama dalam atraksi kebudayaan, karena pariwisata buk...
PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai pertunjukan kesenian. Aksi para anak jalanan ini pun disaksikan sejumlah anggota ormas, Dewan Kesenian Kota Depok serta Anggota DPR-RI. Kesenian yang digelar para anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) ini beragam di antaranya, memainkan musik dengan menggunakan peralatan bekas seperti botol dan drum. Musik marawis yang dimainkan para anak jalanan pun turut digelar dalam acara ini. Selain itu, para anak jalanan juga meramaikan acara dengan pembacaan puisi. Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji, yang hadir dalam perayaan HUT Kota Depok Ke-18 oleh para anak jalanan ini, mengatakan, geliat kesenian di Kot...
DARI EMPAT TPI DI KOTA CIREBON, TINGGAL SATU MASIH BEROPERASI

DARI EMPAT TPI DI KOTA CIREBON, TINGGAL SATU MASIH BEROPERASI

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Para nelayan Kota Cirebon saat ini harus menerima kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hanya tinggal satu TPI yang beroperasi. Sebab, dari empat TPI yang ada, tiga di antaranya sudah tak berfungsi lagi. Sementara satu TPI masih beroperasi, yakni TPI Kejawanan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan para nelayan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs Asep Ded mengakui, jika saat ini hanya ada satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi yakni, TPI Kejawanan. Sementara tiga TPI lainnya sudah tutup. Kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi nelayan. Sebab, kata Asep, ramai tidaknya TPI, semua tergantung nelayannya. "Sebaiknya, dengan Kota Cirebon yang seperti ini, tidak harus banyak TPI. Satu TPI saja sudah cukup, jika semua ope...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.