NASIONAL – Poskota.co

NASIONAL

ULAMA JAWA TIMUR DEKLARASI MENOLAK PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI SITUBONDO

ULAMA JAWA TIMUR DEKLARASI MENOLAK PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI SITUBONDO

NASIONAL, Peristiwa
POSKOTA.CO - Minggu 17 September 2017, ribuan ulama dari seluruh Jawa Timur berkumpul dalam Silaturahmi dan Halaqoh Ulama, Umaro dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Pesantren Al-Munir, Besuki Situbondo, JawaTimur, mendeklarasikan pernyataan dan komitmen menolak radikalisme dan terorisme melalui Deklarasi Situbondo. Para ulama, ustaz, dai dan tokoh masyarakat menolak radikalisme dan terorisme. Pernyataan tersebut dituangkan melalui pernyataan sikap bersama berisi sumpah setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), antiradikalisme dan terorisme. "Paham radikalisme sudah meresahkan masyarakat, terutama kalangan agama. Kami menolak paham radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Zubeir, yang menjad...
HALAQOH DI SITUBONDO BAHAS TERORIS, AKAN DIHADIRI 500 ULAMA

HALAQOH DI SITUBONDO BAHAS TERORIS, AKAN DIHADIRI 500 ULAMA

NASIONAL
POSKOTA.CO - Ketua Rumah Kamnas, Maksum Zuber menegaskan, Rumah Kamnas adalah organisasi yang concern terhadap isu-isu dibidang Keamanan Nasional. Didirikan pada 1 September 2016 oleh alumni Sekolah Kamnas yg diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional ( Puskamnas ) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Organisasi ini memiliki Visi ‘Mewujudkan Masyarakat berbudaya Keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’. Sepanjan tahun 2017 Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan atau ancaman berupa radikalisme dan terorisme yg mengusik rasa kebhinekaan kita dan menggangu stabilitas keamanan nasional guna mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi. Hari ini radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian finansial. Lebih dari it...
KETUA IPJI MENYESALKAN UCAPAN KAPOLRES LECEHKAN WARTAWAN

KETUA IPJI MENYESALKAN UCAPAN KAPOLRES LECEHKAN WARTAWAN

NASIONAL
POSKOTA.CO - Kapolri Jenderal Tito Karnavian seharusnya mencopot Kapolres Way Kanan, Budi Asrul Kurniawan karena dianggap melecehkan profesi wartawan. "Beliau kan seorang perwira, tak pantas bicara seperti itu, wartawan kan mitra polisi," ungkap Ketua Umum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Taufick Rahman, Selasa pagi (29/8/2017). “Saya berharap rekan IPJI Lampung segera melapor, dan menyerahkan bukti rekaman perkataan Kapolres Way Kanan kepada DPP IPJI untuk ditindaklanjuti, dilaporkan ke Kapolri,” katanya. Ketua Umum IPJI ini menjelaskan, jika diketahui ada pihak melarang peliputan yang tengah dilakukan jurnalis, dapat dikategorikan menghalang-halangi kerja jurnalistik. Tindakan itu melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pada Pasal 18 disebutkan, setiap ora...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)