NASIONAL – Poskota.co

NASIONAL

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

NASIONAL, Peristiwa
POSKOTA.CO - Tidak seperti pagi biasanya, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia Port Corporation/IPC) II (Persero), Rabu (26/7) pagi, kedatangan tamu-tamu penting. Setidaknya seratusan petinggi BUMN atau yang mewakili hadir dalam acara BUMN Marketeers Club. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Saptono R Irianto mengatakan, banyak gagasan baru dan potensi yang bisa kita kembangkan dari pertemuan seperti ini. "Pelindo II selaku tuan rumah kali ini menyambut baik animo jajaran direksi BUMN untuk dapat hadir, dan sekaligus menyaksikan langsung improvement yang dilakukan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok," katanya saat membuka acara yang bertemakan "New Commercial Platform IPC Towards World Class Port". ...

KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS

NASIONAL, Peristiwa
POSKOTA.CO - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) akan meneliti lebih dalam terkait industri perberasan di Indonesia. Kecurangan dalam persaingan usaha dan rantai pasok yang terlalu panjang, ditengarai menjadi faktor mahalnya harga beras yang ada di pasaran. Ketua KPPU Syarkawi Ra'uf mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian selama lima tahun terakhir. Dari hasil penelitian itu, memang ditemukan bahwa rantai pasok beras di Indonesia masih terlalu panjang. "Sejak lima tahun terakhir melakukan penelitian terhadap industri perberasan di Indonesia, temuan kita adalah satu, bahwa memang industri beras kita ini dicirikan oleh rantai distribusi yang panjang, jadi dari hulu sampai ke hilir itu lumayan panjang," kata Syarkawi Ra'uf di Kantor KPPU Jl Juanda Jakarta Pusat, Selas...
PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. Untuk pencapaian target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp1,7 triliun. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7). Target tersebut juga menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Berdasarkan catatan PDAM Kota Depok, dari 2,1 juta jiwa penduduk Depok, baru 16 persen yang mengakses air bersih, sedangkan sisanya masih menggunakan air tanah. "Karenanya, di tahun 2017 ini kami menargetkan 35 persen pengguna air bersih," ujar Olik Abdul Holik, dirut PDAM Tirta Asasta Depok, di sela-sela lokakarya. Olik menambahkan, untuk mencapai target tersebut d...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara