MITRA – Poskota.co

MITRA

SAFETY DRIVING CENTER: NASIBMU DULU, KINI DAN YANG AKAN DATANG

SAFETY DRIVING CENTER: NASIBMU DULU, KINI DAN YANG AKAN DATANG

Mabes Polri, MITRA
  POSKOTA.CO - Untuk apa belajar mengemudi? Masak mengemudi saja harus belajar? Kalimat di atas diungkapkan seorang pejabat publik yang terhormat berpangkat tatkala mengomentari saat diusulkan membangun safety driving center beberapa tahun yang lalu. Bisa dibayangkan betapa sulit dan berat tantangan membangun keselamatan. Apa kata sang pejabat tadi, merefleksikan ungkapan political will untuk meningkatkan kualitas keselamatan yang setengah hati. Mengemudi bukan saja keterampilan, namun juga pengetahuan, kepekaan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Keinginan membangun saja boleh dikatakan tidak ada, apalagi membuat kebijakan. Permasalahan hukum, administrasi dan saling mencurigai, saling berebut antarpemangku kepentingan juga memperkeruh pembangun...
E-TILANG, SIAPA PENILANGNYA?

E-TILANG, SIAPA PENILANGNYA?

Mabes Polri, MITRA
  POSKOTA.CO - Tatkala program pemerintah untuk melaksanakan reformasi hukum tahap pertama, perbaikan sistem penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (tilang) menjadi salah satu program tersebut. Dalam prosesnya tarik ulur dan sejarah perbaikan sistem tilang tanpa ujung kesepakatan. Tanpa riset mendalam, dapat dilihat akar masalah pada perebutan kewenangan, ego sektoral dan lagi-lagi sumber daya yang menjadi biang keladi birokrasi tidak rasional. Proses pengembangan e-Tilang ini berjalan cukup baik dan luar biasanya bisa tersosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Isu-isu yang menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran konvensional dan tidak visioner, tetapi saja ada. Dari isu mengubah undang-undang dan kewenangan penegakan hukum yang tidak lagi harus melalui polisi...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)