Kriminal – Poskota.co

Kriminal

KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA

KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA

Kriminal
POSKOTA.CO - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku bandar narkoba. Perintah tersebut dikeluarkannya mengingat narkotika berpotensi merusak masa depan bangsa dan negara. "Saya sudah perintahkan kepada jajaran, yang utama kalau ada warga negara asing membawa narkoba, menarget Indonesia, selesaikan secara adat. Sudah tahu yang di lapangan itu kayak apa secara adat,” kata Kapolri seperti dikutip Divisi Humas Polri, Senin (17/7). Sebelumnya polisi mengungkap kasus peredaran sabu satu ton jaringan internasional di Anyer, Banten, Kamis (13/7). Dari hasil penyelidikan, sabu didatangkan langsung dari Taiwan. Total ada empat orang dari aktivitas pengedaran sabu satu ton. Tiga sudah dit...
PENYELUNDUPAN SATU TON SABU ASAL TIONGKOK DIGAGALKAN APARAT GABUNGAN KEPOLISIAN

PENYELUNDUPAN SATU TON SABU ASAL TIONGKOK DIGAGALKAN APARAT GABUNGAN KEPOLISIAN

Kriminal
POSKOTA.CO - Tim gabungan Polresta Depok dan Polda Metro Jaya (PMJ) menggagalkan penyelundupan satu ton narkoba jenis sabu asal Tiongkok, Kamis (13/7) dinihari tadi. Dalam penyergapan tersebut, seorang pelaku tewas ditembak karena melawan petugas. Upaya penggagalan penyelundupan satu ton sabu asal Tiongkok ini berawal dari informasi yang diberikan Kepolisian Taiwan. Dalam informasi itu disebutkan bahwa ada mafia narkoba asal Tiongkok yang ingin menyelundupkan sabu ke Indonesia. "Berdasarkan informasi tersebut, aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Depok langsung melakukan penyelidikan. Kurang lebih selama dua bulan penyelidikan, kami berhasil mengungkap upaya penyelundupan tersebut," ujar Kasat Narkoba Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana, Kamis (13/7). Putu menam...
PISAU UNTUK MENIKAM AHLI IT DIBUANG DI JALAN

PISAU UNTUK MENIKAM AHLI IT DIBUANG DI JALAN

Kriminal
POSKOTA.CO - Tiga pelaku lagi pembacok ahlli IT ITB Hermansyah, masih diburu aparat kepolisian. Dua pelaku yakni ED dan EF, ditangkap di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat, saat hendak kembali ke rumahnya setelah perjalanan ke Bandung, Rabu(12/7). Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana, kepada wartawan mengatakan, motif pelaku yakni adanya perselisihan antara korban dengan pelaku saat melintasi Tol JORR. Kala itu, murni spontan, lantaran kendaraan pelaku dan korban yang menyerempet hingga terjadi adu mulut. Dari keterangan kedua pelaku, tiga rekannya masih berada di Jakarta. Polisi belum bisa menemukan barang buti pisau yang digunakan pelaku menikam Hermansyah, kerna dibuang dalam perjalanan. Hermansyah dikeroyok para pelaku saat melintasi Tol Jagorawi ...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.