TAK BISA KEMBALIKAN ‘UANG PELICIN’, KAPOLSEK KARANGSEMBUNG TEWAS GANTUNG DIRI – Poskota.co
Saturday, September 23

TAK BISA KEMBALIKAN ‘UANG PELICIN’, KAPOLSEK KARANGSEMBUNG TEWAS GANTUNG DIRI

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nyariman, ditemukan tewas gantung diri di ruang kerjanya.

Kepala Bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Propam Polda Jateng) Komisaris Besar Pol Budi Haryanto membenarkan kejadian tersebut.

“Informasinya begitu, ditangani Polres Kebumen,” kata Kombes Budi di Semarang, Rabu (5/10).

“Nyariman, tewas gantung diri di ruang kerjanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam, sehingga harus dibuka paksa untuk menangani kasusnya,” sambung Budi.

Dari informasi yang diperoleh, Nyariman sebelumnya disebut-sebut diduga menjanjikan anak salah seorang anak buahnya, Aiptu Sudiman, anggota Polsek Buayan, untuk dibantu masuk ke Sekolah Calon Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Secaba Polri).

Untuk bisa masuk, Nyariman diduga meminta ‘uang pelicin’ sebesar Rp250 juta. Namun, anak yang dibantunya tersebut gagal masuk Secaba. Sesuai perjanjian, uang Rp250 juta itu akan dikembalikan apabila anak Aiptu Sudiman tak lolos seleksi.

Karena tak sanggup mengembalikan uang tersebut, permasalahan itu lalu dimusyawarahkan dengan Kapolres Kebumen, Kabag Sumda dan Propam.

Nyariman yang kemudian masuk ke ruang kerjanya ternyata tidak kunjung keluar usai musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Ketika dicek, Nyariman sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.