SUDAH SETAHUN, KASUS MURID GLOBAL SEVILLA SCHOOL TEWAS TENGGELAM BELUM DISIDANGKAN – Poskota.co

SUDAH SETAHUN, KASUS MURID GLOBAL SEVILLA SCHOOL TEWAS TENGGELAM BELUM DISIDANGKAN

POSKOTA.CO – Sudah setahun lamanya peristiwa Gabriella Sheryl Howard (9), murid SD kelas 3, yang tenggelam di kolam renang Global Sevilla School, Puri Indah, Jakarta Barat, tempat gadis cilik tersebut menimba ilmu. Namun, sang guru Ronaldo Laturette, yang sudah dijadikan tersangka oleh Polres Jakarta Barat hingga kini masih belum ditahan. Kasusnya pun masih belum disidangkan.

Berlarut-larutnya kasus ini, memunculkan kecurigaan dari orang tua korban, Verayanti dan Asip, yang terus berusaha mencari keadilan agar sang guru, yang lalai saat mengajar olahraga renang hingga Gaby, panggilan akrab gadis cilik itu tewas tenggelam.

“Sampai sekarang kasus ini, sudah genap setahun, walau sudah ditetapkan tersangka terhadap Ronaldo Laturette, tapi tidak kelihatan dia ditahan, dan sidang pun belum berjalan. Kami sangat kecewa,” jelas Verayanti dan Asip, Sabtu (17/9).

Gabriella Sheryl Howard
Gabriella Sheryl Howard

Kejadian tersebut sudah ditangani Polres Jakarta Barat dengan No LP/1203/IX/2015/PMJ/Restro Jak Bar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Berdasarkan hasil otopsi pada 14 April 2016 oleh dokter forensik RS Bhayangkara TK Ir Said Sukanto, memperkuat kematian Gaby karena tenggelam.

Hasil pemeriksaan penyelidik pun telah menetapkan Ronaldo Laturette sebagai tersangka, dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikenakan Pasal 359 KUHP.

“Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi bagi orang kecil atau hukum bisa dimainkan oleh orang yang berduit,” tanya orang tua Gaby memelas.

Peristiwa ini terjadi pada 17 September 2015 pukul 08.10 WIB, saat dimulai pelajaran renang. Sebanyak 15 murid SD kelas 3 berada di kolam renang berukuran 5 meter x 25 meter dengan kedalaman 160 centimeter.

Saat itu hanya ada satu guru yang mengawasi, yakni Ronaldo Laturette, sebagai guru sepakbola merangkap guru renang, tanpa dibantu guru lain dan tanpa pengawas kolam renang. Sementara murid berada dalam kolam, guru Ronaldo Laturette tetap berada di atas.

Di saat guru sedang mengabsen murid untuk dites cara berenang, saat panggilan untuk Gaby, tidak ada respons, Gaby dilewatkan, dan tes murid lain, di sisi lain Gaby sudah mengambang.

Tindakan guru dinilai oleh orang tua korban sangat lalai, karena saat nama Gaby dipanggil dan tidak dapat respons, guru Ronaldo Laturette bukan berusaha mencari Gaby, malah absen dilewatkan untuk murid lain melanjutkan tes renang.

Karena kelalaian Ronaldo Laturette, mengakibatkan Gaby meninggal dunia.

“Sangat tidak relevan, satu guru mengawasi 15 siswa, ketentuan sekolah berlaku di sekolah itu, apalagi sekolah mengaku bertaraf internasional,” ujar orangtua korban.

Standar kolam renang ukuran 5m x 25m kedalaman 160cm, sebenarnya dipergunakan untuk siswa SMP dan SMA, bukan untuk anak SD, tapi dipaksakan oleh pihak sekolah. Ko-lam juga, katanya, tidak dilengkapi lifeguard (petugas pengawas kolam renang), serta CCTV pemantau juga belum dipasang saat kejadian tenggelamnya Gaby.

Pihak Global Sevilla School dinilai kurang konsisten, karena telah memberikan fakta palsu, jelas hasil otopsi menyatakan kematian karena tenggelam, tapi diisukan Gaby berpenyakit epilepsi.

“Isu itu sangat menyakitkan kami, karena sejak kecil hingga kelas 3 SD Gaby belum ada rekam medis berpenyakit epilepsi. Kenapa ada kelompok yang tega sengaja menyebarkan isu, Gaby meninggal karena epilepsi,” protes orang tua Gaby.

Hingga kini, orang tua Gaby masih terus mencari keadilan. “Sudah genap setahun, saya harap tersangka dapat ditahan, dan kasusnya disidangkan. Ini pelajaran bagi sekolah itu agar lebih berhati-hati,” pungkas orang Gaby penuh berharap. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.