SUDAH SETAHUN, KASUS MURID GLOBAL SEVILLA SCHOOL TEWAS TENGGELAM BELUM DISIDANGKAN – Poskota.co
Thursday, September 21

SUDAH SETAHUN, KASUS MURID GLOBAL SEVILLA SCHOOL TEWAS TENGGELAM BELUM DISIDANGKAN

POSKOTA.CO – Sudah setahun lamanya peristiwa Gabriella Sheryl Howard (9), murid SD kelas 3, yang tenggelam di kolam renang Global Sevilla School, Puri Indah, Jakarta Barat, tempat gadis cilik tersebut menimba ilmu. Namun, sang guru Ronaldo Laturette, yang sudah dijadikan tersangka oleh Polres Jakarta Barat hingga kini masih belum ditahan. Kasusnya pun masih belum disidangkan.

Berlarut-larutnya kasus ini, memunculkan kecurigaan dari orang tua korban, Verayanti dan Asip, yang terus berusaha mencari keadilan agar sang guru, yang lalai saat mengajar olahraga renang hingga Gaby, panggilan akrab gadis cilik itu tewas tenggelam.

“Sampai sekarang kasus ini, sudah genap setahun, walau sudah ditetapkan tersangka terhadap Ronaldo Laturette, tapi tidak kelihatan dia ditahan, dan sidang pun belum berjalan. Kami sangat kecewa,” jelas Verayanti dan Asip, Sabtu (17/9).

Gabriella Sheryl Howard
Gabriella Sheryl Howard

Kejadian tersebut sudah ditangani Polres Jakarta Barat dengan No LP/1203/IX/2015/PMJ/Restro Jak Bar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Berdasarkan hasil otopsi pada 14 April 2016 oleh dokter forensik RS Bhayangkara TK Ir Said Sukanto, memperkuat kematian Gaby karena tenggelam.

Hasil pemeriksaan penyelidik pun telah menetapkan Ronaldo Laturette sebagai tersangka, dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikenakan Pasal 359 KUHP.

“Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi bagi orang kecil atau hukum bisa dimainkan oleh orang yang berduit,” tanya orang tua Gaby memelas.

Peristiwa ini terjadi pada 17 September 2015 pukul 08.10 WIB, saat dimulai pelajaran renang. Sebanyak 15 murid SD kelas 3 berada di kolam renang berukuran 5 meter x 25 meter dengan kedalaman 160 centimeter.

Saat itu hanya ada satu guru yang mengawasi, yakni Ronaldo Laturette, sebagai guru sepakbola merangkap guru renang, tanpa dibantu guru lain dan tanpa pengawas kolam renang. Sementara murid berada dalam kolam, guru Ronaldo Laturette tetap berada di atas.

Di saat guru sedang mengabsen murid untuk dites cara berenang, saat panggilan untuk Gaby, tidak ada respons, Gaby dilewatkan, dan tes murid lain, di sisi lain Gaby sudah mengambang.

Tindakan guru dinilai oleh orang tua korban sangat lalai, karena saat nama Gaby dipanggil dan tidak dapat respons, guru Ronaldo Laturette bukan berusaha mencari Gaby, malah absen dilewatkan untuk murid lain melanjutkan tes renang.

Karena kelalaian Ronaldo Laturette, mengakibatkan Gaby meninggal dunia.

“Sangat tidak relevan, satu guru mengawasi 15 siswa, ketentuan sekolah berlaku di sekolah itu, apalagi sekolah mengaku bertaraf internasional,” ujar orangtua korban.

Standar kolam renang ukuran 5m x 25m kedalaman 160cm, sebenarnya dipergunakan untuk siswa SMP dan SMA, bukan untuk anak SD, tapi dipaksakan oleh pihak sekolah. Ko-lam juga, katanya, tidak dilengkapi lifeguard (petugas pengawas kolam renang), serta CCTV pemantau juga belum dipasang saat kejadian tenggelamnya Gaby.

Pihak Global Sevilla School dinilai kurang konsisten, karena telah memberikan fakta palsu, jelas hasil otopsi menyatakan kematian karena tenggelam, tapi diisukan Gaby berpenyakit epilepsi.

“Isu itu sangat menyakitkan kami, karena sejak kecil hingga kelas 3 SD Gaby belum ada rekam medis berpenyakit epilepsi. Kenapa ada kelompok yang tega sengaja menyebarkan isu, Gaby meninggal karena epilepsi,” protes orang tua Gaby.

Hingga kini, orang tua Gaby masih terus mencari keadilan. “Sudah genap setahun, saya harap tersangka dapat ditahan, dan kasusnya disidangkan. Ini pelajaran bagi sekolah itu agar lebih berhati-hati,” pungkas orang Gaby penuh berharap. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara