POLISI TERUS SELIDIKI KALENDER BERLOGO PALU ARIT – Poskota.co
Saturday, September 23

POLISI TERUS SELIDIKI KALENDER BERLOGO PALU ARIT

POSKOTA.CO – Kepolisian Singkawang akan segera menyampaikan perkembangan kasus penyelidikan atas peredaran kalender berlogo palu arit, demikian disampaikan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Singkawang AKBP Sandi Alfadien Mustofa, mengenai kalender berlambang komunis yang sempat beredar di Kota Singkawang.

“Kita minta masyarakat jangan resah, tapi percayakan masalah ini kepada pihak kepolisian,” kata AKBP Sandi, Rabu (31/8).

Dalam waktu dekat, polisi juga akan menggelar audiensi guna menyampaikan hasil penyelidikan kalender palu arit di Kota Singkawang.

“Penyelidikannya hanya tinggal sedikit lagi. Saya minta masyarakat bersabar, karena dalam waktu dekat akan kita sampaikan hasilnya,” tutur Sandi.

Dalam penyelidikan kasus kalender palu arit itu, polisi juga melibatkan beberapa instansi seperti kejaksaan dan saksi ahli. Menurut Sandi, kasus kalender palu arit yang sempat beredar di Kota Singkawang itu bukanlah kasus yang biasa, tetapi akan menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.

“Kita tetap komit dan serius menangani kasus kalender palu arit ini,” imbuh Sandi.

Pada Senin (30/8), lanjut Sandi, kepolisian Singkawang sudah melakukan gelar perkara di Ditkrimum Polda Kalbar. Dengan adanya upaya-upaya dari pihak kepolisian, Sandi berharap masyarakat Singkawang selalu tetap menjaga suasana kondusif yang sudah tercipta.

Sebelumnya, gabungan ormas itu meliputi DPP FKPM, Satgas FKPM, FPI, Tokoh Adat Dayak, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Perwakilan Generasi Muda Islam Madura (GEMISMA) dan DPD FKPM Kota Singkawang dengan tegas menolak peredaran kalender tersebut.

Pimpinan ormas ini khawatir, tersebarnya logo komunis akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ketua Harian DPP FKPM Kota Singkawang Sasmita Gunawan Putera dan Ketua Satgas DPP FKPM Kota Singkawang Syech Jimmi mengatakan, beredarnya logo komunis ini mengusik rasa kebangsaan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)