PERNYATAAN M SYAFII MENYAKITKAN HATI POLISI POSO – Poskota.co
Saturday, September 23

PERNYATAAN M SYAFII MENYAKITKAN HATI POLISI POSO

POSKOTA.CO – Pernyataan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme DPR-RI Muhammad Syafii yang menyebut bahwa polisi adalah teroris yang sebenarnya di Poso, dan Santoso tidak dianggap sebagai teroris, sangat melukai perasaan aparat kepolisian yang sedang bertugas di daerah itu.

“Kami sangat menyesalkan pernyataan seperti itu. Polisi ada di Poso karena perintah negara dan menjalankan amanat undang-undang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto yang dihubungi di Palu, Selasa malam.

Polisi di Poso, kata Hari, merupakan representasi negara sehingga tidak mungkin polisi menyakiti masyarakat yang tidak bersalah.

“Jadi kalau pak Muhammad Syafii menyebut bahwa polisi-lah teroris yang sebenarnya di Poso, ini sangat melukai perasaan ribuan polisi yang bertugas di sana,” kata Hari.

Muhammad Syafii seperti dikutip sebuah koran harian di Kota Palu yang juga mengambil berita itu dari ROL, Selasa (26/7), antara lain menyebutkan bahwa setelah meninggalnya Amir Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso, suasana di Poso, sangat aman, tenteram dan tidak ada persoalan. Itu karena polisi tak lagi di sana dan masyarakat di Poso tidak menganggap kelompok Santoso sebagai teroris.

Bagi masyarakat Poso, kata Syafii, teror sebenarnya datang dari aparat kepolisian sebab masyarakat di sana menyimpan dendam yang luar biasa kepada polisi akibat banyaknya aparat yang melakukan pelanggaran HAM berat.

Syafii juga menyebut bahwa jenazah Santoso disambut oleh ribuan orang dari berbagai kalangan di Poso bahkan mereka membawa tulisan selamat datang syuhada sementara di sisi lain, mereka menginginkan agar aparat kepolisian angkat kaki dari kota mereka.

Pemakaman Santoso
Pemakaman Santoso

Hari Suprapto membantah pernyataan-pernyataan Muhammad Syafii bahwa warga Poso tidak menginginkan polisi hadir di sana dan masyarakat menyimpan dendam pada polisi, padahal sebaliknya, masyarakat sangat senang dengan kehadiran polisi karena mereka merasa lebih aman dan tenteram untuk beraktivitas sehari-hari.

Ia juga membantah ada ribuan warga orang menyambut jenazah Santoso di Poso Pesisir dan membawa spanduk bertuliskan “selamat datang syuhada. Yang benar adalah warga yang menyambut itu hanya sekitar 150-an orang. Itupun kebanyakan mereka yang penasaran ingin melihat Santoso dan mereka yang merasa terancam bila tidak hadir di penguburan serta sebagian lagi petugas yang berpakaian preman.

“Warga yang betul-betul simpatisan Santoso yang hadir saat pemakaman paling-paling sekitar 50-an orang,” ujarnya.

“Spanduk bertuliskan selamat datang syuhada juga hanya ada satu yang diletakkan di kuburan,” kata Hari Suprapto.

Hari berharap semua pihak melihat dan memahami secara komprehensif persoalan di Poso sebelum memberikan pernyataan agar upaya-upaya bersama seluruh aparat keamanan dengan masyarakat untuk memelihara situasi Poso yang aman dan tenteram serta toleran akan sesegara mungkin mencapai hasil yang diinginkan.

Juru bicara Operasi Tinombala Poso itu juga mengharapkan peran serta media untuk memberitakan hal-hal yang konstruktif mengenai kehadiran aparat Polri dan TNI untuk menumpas gerakan terorisme di Poso.

“Saya kira, wartawan dengan kebebasannya yang dilindungi UU dan kode etik jurnalistik memiliki tugas serta tanggung jawab yang sama dengan polisi dan aparat negara lainnya yakni melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga terorisme dan pelaku teror seyogianya menjadi musuh bersama,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Palu, Rabu (207) atau dua hari setelah tewasnya Santoso meminta masyarakat agar tidak memberikan apresiasi kepada Santoso dan menganggapnya sebagai pahlawan, karena dia dan kelompoknya melakukan banyak kejahatan dan mengakibatkan orang yang tidak bersalah meninggal dunia.

“Mereka itu memenggal leher orang,” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.