MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA – Poskota.co

MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA

POSKOTA.CO – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) akhirnya mengambil alih perkara perusakan di Istana Balla Lompoa Kerajaan Gowa dan kasus pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kasus ini diambil alih dari kepolisian setempat setelah pertemuan antara sejumlah perwakilan kerajaan dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.
Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.

Para raja yang turut hadir di antaranya, Sultan Alauddin II Raja Gowa Ke-37 Andi Maddusila, Raja Samo-Samo VI,  Upulatau Benny Ahmad Samo-Samo, Juru Bicara Kerajaan Gowa merangkap sekretaris, Andi Hasanuddin, dan Kerajaan Catung Kalimantan Selatan Yanuar Iman.

“Kami bertemu Wakapolri. Wakapolri mengatakan kasus Gowa ditarik langsung ke Mabes Polri, ini kebijakan Mabes Polri,” ujar Andi Maddusila di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9) kemarin.

Maddusila datang bersama raja-raja lainnya yang tersebar di Indonesia. Mereka tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia.

Sebelum pembakaran dan perusakan kantor DPRD Gowa, ada peristiwa pembongkaran brankas di Kerajaan Gowa.

“Pencurian itu dilakukan pada malam takbiran perayaan Idul Adha, namun mereka menduga pelakunya adalah oknum pemerintah daerah, yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan rombongan, di situ ada CCTV yang terlihat ada 12 orang,” terang Maddusila.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, tujuan perkara ditangani di Mabes Polri agar lebih seimbang dan agar tidak memihak kepada kelompok yang sedang berselisih paham.

“Karena menyangkut ini ada indikasi oknum pemerintah ada juga kerajaan, supaya bisa di tengah. Supaya seimbang supaya tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, diminta supaya ditangani di Mabes Polri,” tandas Ari Dono. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.