KESET BERTULISKAN AYAT AL QURAN – Poskota.co

KESET BERTULISKAN AYAT AL QURAN

Keset yang diamankan petugas
Keset yang diamankan petugas

POSKOTA.CO – Kediri dihebohkan dengan penemuan keset (pembersih alas kaki) bertuliskan ayat Al Qur’an. Dandim Letkol Inf Purnomosidi bersama Kapolres Kediri AKBP Wibowo berjanji akan membongkar motif penjualan keset tersebut. “Ada kesengajaan atau memang lalai,” ungkap kapolres, Senin (11/7).

Keterangan Letkol Inf Purnomosidi, diketahui bahwa produk keset tersebut berasal dari Tomek, pengusaha asal Sumbergempol Tulungagung sedangkan pemasaran keset tersebut dipasarkan Muji yang juga warga Sumbergempol Tulungagung, senin (11/07/2016).

Ceritanya, awal Juli lalu, Nikamah dan Ketut warga Desa Sonorejo, bersama-sama membeli keset di Toko Ilham Jaya milik Agus Suyoko yang sehari-hari berprofesi sebagai Satpol PP Kabupaten Kediri.

Keduanya langsung menyimpan alas kaki untuk persiapan lebaran. Dan pada jumat kemarin, tepatnya 9 Juli, tanpa sengaja Ketut melihat secara cermat keset yang sudah dibelinya beberapa hari lalu dan betapa terkejutnya ia, karena keset tersebut terdapat tulisan ayat Al Qur’an.

Sontak Ketut langsung menemui Nikamah, untuk memberitahu penemuannya tersebut, dan akhirnya keduanya sepakat menemui Hadi tetangga dekat Nikamah, untuk dimintai solusi dari penemuan tersebut. Kemudian melaporkan ke polisi terdekat.

Agus Suyoko penjual keset mengakui tidak tahu menahu perihal adanya tulisan ayat Al Qur’an pada produk daur ulang tersebut. Demikian juga saat pemilik industri rumah tangga yang memproduksi keset tersebut, menyatakan tidak tahu menahu produknya berbahan buku pelajaran dan bertuliskan ayat Al Qur’an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.